Jakarta, Gatra.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Sakti Trenggono, ingin ekologi menjadi prioritas utama di wilayah laut Indonesia ketimbang ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia ingin masyarakatnya pun menerapkan perilaku ekologis bahari.

“Saya minta ke Dirjen Penataan Ruang Laut untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh wilayah melalui kepala dinas. Kalau rumah di pinggir laut, mbok, ya ngadepnya ke laut. Jadi jangan memunggungi laut,” kata Trenggono dalam agenda Bincang Bahari yang digelar di Gedung Mina Bahari III Kantor KKP, Jakarta, pada Rabu (22/12).

“Laut itu harus halaman depan kita. Bukan laut itu sebagai halaman belakang kita,” imbuh Trenggono.

Tak hanya itu, Trenggono menambahkan bahwa perilaku bahari yang diusungnya tersebut harus juga terwujud dalam bentuk instalasi pengolahan air sebagai penyaring air sungai sebelum mengalir ke laut. Ia juga ingin agar masyarakat pesisir tak membuang sampah plastik ke laut.

“Kalau ekologi sebagai panglima, dan kita adalah negara bahari, berarti kita harus bergeser cara pandang kita, tabiat kita, atau kelakukan kita menjadi sebagai orang bahari. Bukan orang mainland [daratan],” tegas Trenggono.

“Kita selama ini selalu berpikirnya mainland. Jadi selalu bikin kebun, bercocok tanam sesuatu, menghasilkan sesuatu. Kena tsunami habis sudah. Padahal yang kita hadapi di depan kita ini adalah lautan. Jadi kita harus bisa menjadi orang maritim,” tandasnya.

Trenggono menyadari bahwa ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ini sulit dilakukan karena, menurutnya, KKP belum menjadi “laki-laki tulen”. Untuk menjadi laki-laki tulen, katanya, KKP harus mengoreksi seluruh Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan kelautan.

“Seluruh yang berkaitan dengan laut itu harus menjadi tugas dan tanggung jawab KKP. Dan nanti kalau itu sudah ada harus diganti jadi Kementerian Ekonomi Biru,” kata Trenggono.

“Ekologi harus diucapkan pertama. Baru kemudian ekonomi,” ujarnya.