Yogyakarta, Gatra.com - Pakar ekonomi politik dan sosial, Vedi R Hadiz, melihat kehadiran Presiden Joko Widodo yang dari luar sistem oligarki Orde Baru sempat menjadi harapan terwujudnya cita-cita Reformasi. Namun di pemerintahan Presiden Jokowi, oligarki justru semakin menancapkan kukunya di sistem demokrasi.
Hal ini dipaparkan Vedi dalam webinar 'Refleksi Akhir Tahun Catatan Kritis 2 Tahun Pemerintahan: Melayani Oligarki Atau Rakyat?' yang digelar oleh Majelis Hukum dan HAM dan Lembaga Hikmah Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Kamis (23/12).
"Dua tahun terakhir saya mengamati penggunaan kata oligarki semakin meningkat. Marak, namun kesannya berbeda dengan era Reformasi 1998/1999. Banyak orang yang berasumsi, pemerintah sekarang melayani oligarki," katanya.
Profesor di bidang studi Asia dan Direktur Asia Institute, University of Melbourne, Australia, ini melihat wajar saja fenomena itu muncul karena kekecewaan tidak terwujudnya cita-cita Reformasi.
Kehadiran Jokowi yang merupakan sebagai presiden pertama di luar kalangan oligarki Orde Baru menjadi harapan akan terwujudnya cita-cita Reformasi. Namun yang terjadi, oligarki semakin menancapkan kukunya kuat-kuat di era demokrasi.
Vedi melihat arah serang oligarki sekarang ini lebih fokus menyerang individu. Padahal, kata dia, oligarki bersifat sosial dan sangat terkait dengan relasi kekuasaan.
"Jadi tidak peduli individunya siapa, bahkan malaikat. Jika terlibat dalam relasi kekuasaan, maka dia memiliki sesuatu yang menunjangnya masuk dalam relasi kekuasaan oligarki. Di sinilah pola-pola oligarki akan bereproduksi dan terlepas dari individunya," katanya.
Dalam prosesnya, pola-pola penancapan oligarki mengalami evolusi dalam beberapa fase. Pertama dimulai dengan intimidasi kekerasan yang kental di tingkat daerah, kemudian berperan aktifnya politik uang.
Di lima tahun terakhir, fase tersebut memanfaatkan teknologi informasi dengan penggunaan pendengung (buzzer), digital army, dan penguasaan media sosial yang sekilas terlihat independen.
"Saat ini kekecewaan dua generasi akan cita-cita reformasi tidak memiliki outletnya. Parpol, organisasi masyarakat, dan media massa semua dikuasai oligarki," jelasnya.
Dibandingkan masa Orba, Vedi menyatakan kemampuan adaptasi oligarki terus meningkat dan tidak banyak dilihat orang. Dengan motif utama penguasaan akses pada sumber daya institusi publik dengan tujuan pemupukan modal secara privat. Oligarki sangat adaptif, bisa berkembang dalam lingkungan otoriter maupun demokrasi dan semakin terdesentralisasi.
Di awal diskusi, Ketua Majelis Hukum dan HAM dan Lembaga Hikmah Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan tujuan webinar ini adalah mengkaji dan melakukan refleksi dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua.
"Kami ingin menyoroti berbagai kebijakan publik dari negara yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR sebagai komponennya. Apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah melayani masyarakat?" katanya.
Namun jika melihat beberapa kondisi, seperti penggunaan APBN untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan lambatnya langkah pemerintah dalam perubahaan UU Cipta Kerja yang dibatalkan MK, Trisno berpendapat, dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi di periode keduanya ini, oligarki tak memberi banyak manfaat pada negeri ini.
