_thumb.jpg "Koalisi Musisi Gelar Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, Tunjukkan Solidaritas untuk Gaza")
Yogyakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah tegas tudingan bahwa pemerintah tidak berlaku adil soal aturan pembatasa mobilitas saat perayaan Idulfitri dan Natal tahun ini.
"Dibukanya kesempatan orang melakukan mobilitas menjelang perayaan Natal dan liburan tahun baru, karena situasi pandemi Covid-19 jauh menurun dibanding pada April 2021 lalu. Ini membuat pemerintah percaya dalam mengambil kebijakan yang disesuaikan," jelas Muhadjir, secara daring, Selasa (28/12).
Hal ini disampaikan Muhadjir dalam webinar "Refleksi Dua Tahun Pandemi: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dalam Penanganan Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC).
Pernyataan ini menurut Muhadjir perlu disampaikan untuk menampik tudingan yang ramai di media sosial bahkan sempat dilagukan, bahwa pemerintah berlaku tidak adil dalam menyikapi perayaan hari besar keagamaan.
Mengacu pada data pandemi Covid-19 pada April dan November 2021, Muhadjir mengatakan bahwa semua langkah penanganan sudah berjalan sesuai rencana. Pada periode April-November pemerintah telah berjuang habis-habisan meredam penularan Covid-19.
"Mari kita bandingkan. Pada April lalu, jumlah kasus harian yang dilaporkan secara nasional mencapai 156.656 kasus. Di November kemarin, jumlahnya menurun menjadi 12.051 kasus per hari," ujarnya.
Demikian juga dengan angka kematian yang tercatat. Pada April lalu tercatat 4.663 orang meninggal setiap hari, sedangkan di November angka kematian berkisar 425 orang per hari. Angka kesembuhan juga sesuai deret ukur, yakni mencapai 174.304 orang pada April, lalu November di kisaran 16.022 orang.
Hal terpenting yang mendasari pemerintah melonggarkan mobilitas warga di akhir tahun ini menurut Muhadjir adalah capaian vaksinasi. Keberhasilan pengendalian dan pembentukan kekebalan komunitas tidak bisa dilepaskan dari vaksinasi sebagai faktor pembeda penanganan Covid-19.
"Vaksinasi awalnya hanyalah asumsi pembeda saja. Ada taruhan besar di sana. Namun transformasi program vaksinasi sebagai dasar penyelesaian menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Ini juga ditunjang penerapan prokes dan 3T secara masif," katanya.
Pada April lalu, Muhadjir mengatakan capaian vaksinasi dosis pertama hanya 12,6 juta orang atau hanya 6,06 persen dari target nasional. Kemudian vaksin dosis kedua hanya menyentuh 7,8 juta orang (3,7 persen).
Di November terjadi lonjakan dratis vaksinasi, dengan dosis pertama diterima 139,9 juta orang (67,2 persen) dan dosis kedua mencapai 96,3 juta orang (46,2 persen).
Muhadjir mengakui di tengah ancaman serangan varian Omicron, pemerintah berharap lonjakan kasus Covid-19 setelah Natal dan tahun baru tidak terjadi.
"Sudah saatnya sekarang, setelah penanganan dari sisi kesehatan, kebencanaan non-alam dan jaring pengaman sosial, fokus beralih pada pemulihan ekonomi. Tanpa adanya perhatian, ekonomi bisa bikin negara kolaps," tegasnya.
