Home Lingkungan Bendungan Sukamahi-Ciawi Kunci Pengendalian Banjir di Pesisir Jakarta

Bendungan Sukamahi-Ciawi Kunci Pengendalian Banjir di Pesisir Jakarta

200

Jakarta, Gatra.com - Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia, menjelaskan skema pengendalian banjir di pesisir Jakarta. Menurutnya, pengendalian banjir di pesisir ibu kota membutuhkan upaya pengendalian di hulu terlebih dulu.

“Kita lihat di hulu itu ada Bendungan Sukamahi [Kabupaten Bogor], Bendungan Ciawi [Kota Bogor], yang dibangun khusus untuk pengendalian banjir, dengan kapasitas tampungan yang cukup besar dan mampu mereduksi banjir,” ungkap Bob dalam webinar yang digelar pada Rabu, (29/12).

“Sampai 30% banjr di catchment area [daerah tangkapan air] tersebut bisa ditangkap oleh Bendungan Sukamahi dan Ciawi. Ini adalah hulu daripada kali Ciliwung,” uajr Bob.

Sementara itu, di wilayah Kali Ciliwung, Bob menyebut ada upaya peningkatan kapasitas tampungan. Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta menargetkan peningkatan kapasitas tampungan sepanjang 33 kilometer. Untuk saat ini, baru 16 km yang sudah rampung.

Selain itu, Bob juga menyebut bahwa PUPR telah memulai pembangunan sodetan dalam bentuk konstruksi terowongan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir TIimur melalui Kali Cipinang.

Sementara itu, untuk wilayah pesisir, Bob menyebut bahwa PUPR telah membangun infrastruktur tanggul pantai dan muara pantai, sistem polder (kolam retensi, collector drain, pintu air, pompa trash rack, dan kantong lumpur), dan penataan drainase lingkungan. Ini adalah perjanjian kerja sama PUPR dnegan Pemprov DKI sejak tahun 2020.
“Ini adalah konsep klaster-klaster di mana tanggul pantai dan muara sungai akan dikunci dengan tanggul. Kita membangun tanggul di mana tanggul dan pantai kita harus naikkan elevasi dari pasang tertinggi yang terjadi saat ini,” kata Bob.

“Ini harus dilakukan karena tidak ada cara lain untuk pengendaliannya,” tandas Bob.

Bob menyatakan bahwa konsep tersebut tak semudah dan sesederhana yang dibayangkan. Pasalnya, konsep tersebut kerap kali menemui persoalan-persoalan tersendiri di lapangan.

“Salah satunya adalah terutama okupasi yang terjadi di wilayah sungai sehingga harus ada kerja sama dengan kami, dengan Pemprov DKI, untuk menertibkan daerah-daerah yang tadinya ruang air yang sekarang sudah ditempati oleh penduduk,” kata Bob.

COMMENTS

LEAVE A COMMENTS