Jakarta, Gatra.com – Selain menjalankan fungsi anggaran, DPR juga melakukan fungsi tata kelola anggaran. Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salim, mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir, anggaran DPR terbilang besar.

“Sepuluh tahun itu kita lihat ada Rp49,14 triliun anggaran DPR di mana setiap tahun tumbuh sekitar 9%,” kata Roy dalam sebuah webinar yang digelar Formappi pada Kamis, (30/12).

“Yang kita lihat selama ini memang anggaran DPR setiap tahun selalu naik. Namun realisasinya juga jauh, rata-rata hanya 70%, jauh dari capaian realisasi nasional,” imbuh Roy.

Meski anggaran tersebut terbilang besar, Roy mempertanyakan sejauh mana anggaran tersebut efektif dalam mendukung kinerja-kinerja anggota DPR, terutama menjawab isu transparansi kinerja DPR di mata publik. Menurutnya, tantangan ini belum terjawab oleh DPR.

Alasan mengapa tantangan tersebut belum terjawab, kata Roy, karena perangkat sistem DPR belum didukung alokasi anggaran. Ia menyebut ada kesulitan di Kesekjenan untuk mewujudkan transparansi itu, terutama dalam hal mempublikasi seluruh dokumen-dokumen pembahasan APBN ke publik.

“Menurut mereka [DPR], ada hambatan atau belum ada lampu hijau dari pimpinan DPR secara keseluruhan bahwa kita harus menerapkan secara sungguh-sungguh open parliament ini,” kat Roy.

Sebelumnya, Roy juga menyebut bahwa penerapan konsep open parliament di DPR masih sebatas seremoni saja, tanpa komitmen tinggi dari para pimpinannya. Padahal, saat ini DPR sudah memiliki Rencana Aksi Nasional untuk membuat lembaga tersebut transparan dan akuntabel.

“Tetapi, aksi ini tanpa ditopang komitmen DPR, ini akan susah bisa diterapkan secara maksimal,” kata Roy.