Jakarta, Gatra.com - Ekonom Rizal Ramli mengungkapkan sejumlah alasan di balik keinginannya untuk menjadi sosok Presiden Indonesia. Mantan Menko Ekuin di era Presiden Gus Dur ini mengatakan bahwa sejak masih mahasiswa dirinya tak bisa menerima bahwa Indonesia yang sejatinya negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun banyak rakyatnya hidup dalam kemiskinan.

"Sejak mahasiswa pikiran saya, hati saya tidak terima karena Indonesia ini negara yang paling kaya sumber daya alamnya, kok bisa mayoritas rakyatnya gembel? Kok bisa hampir 40% rakyatnya belum menikmati kemerdekaan?" ujarnya dalam diskusi virtual Partai Buruh, Jumat (31/12).

"Negara lain bisa. Malaysia yang sama-sama pribumi sama kita tingkat kesejahteraanya tiga kali daripada di Indonesia." lanjutnya.

Lebih lanjut, Rizal menuturkan bahwa kalau dirinya berada di dalam pemerintahan maka akan dengan cepat membenahi Indonesia. Sementara bila dia berada di luar pemerintahan, butuh waktu yang tak sebentar untuk membuat perubahan.

"Waktu mahasiswa saya perjuangkan Undang-Undang Wajib belajar enam tahun sehingga anak-anak bisa sekolah. Delapan juta orang itu. Undang-undang wajib belajar itu waktu Rizal Ramli pimpinan mahasiswa doang." ujarnya.

Tak hanya itu, Rizal pun bercerita perjuangannya bersama para buruh memperjuangkan terbitnya UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

"Selama 2,5 tahun. Pakai demo, serangan perang opini dan sebaginya, akhirnya gol. Walaupun pemerintahan SBY istilahnya itu funding dari BPJS-nya itu dia bikin sangat sedikit sehingga ada masalah keuangan. Nanti kita benahi semua kok, gak susah." tegasnya.

Kemudian, saat Rizal Ramli menjadi Ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara yang membawahi seluruh kepada desa di tanah air, dia pun menyatakan memperjuangkan Undang-Undang Desa.

"Kita ingin memperjuangkan dana desa agar desa itu dapat uang Rp1 miliar lebih tiap desa. Butuh waktu dua tahun perjuangan itu." Termasuk demo-demo, pernyataan sikap, lalu berhasil." kenangnya.

"Sehingga Jokowi bisa klaim bagi-bagi uang kepada kepala desa. Tapi kalau gak ada kami yang memperjuangkan undang-undang itu, gak bisa bagi uang-uang sama desa." lanjutnya.

Rizal pun kembali mengatakan bahwa perubahan akan sangat cepat dapat dilakukan bila berada di dalam pemerintahan. Dia pun mengajak agar para buruh untuk berhenti berada di luar sistem, dan mengajak mereka agar mampu menduduki kursi-kursi pemerintahan.

"Kalau Buruh jadi bagian yang berkuasa, buat ubah Indonesia jadi lebih gampang. Daripada DPR-nya, partai-partainya diisi para pelawak semua yang tidal berul-betul berjuang untuk rakyat." tegas Rizal.

"Kita besarkan Partai Buruh sehingga bisa berkuasa, sehingga bisa mengubah Indonesia dari negara super kapitalis yang menguntungkan oligarki menjadi negara kesejahteraan." pungkasnya