Yogyakarta, Gatra.com - Insiden tidak berkibarnya bendera Merah Putih di beberapa ajang olahraga internasional sepanjang 2021 menurut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali sering kali disalahartikan.
Kejadian itu menurut Menpora menjadi tanggung jawab Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi apalagi bertanggungjawab.
Hal ini disampaikan Menpora usai nonton bareng final Piala AFF 2020 di Graha Wanabakti Yasa, Kota Yogyakarta, Sabtu malam (1/1).
"Soal sanksi Agensi Anti Doping Dunia (World Anti-Doping Agency /WADA) ini sering disalahartikan. Jadi yang disanksi ini adalah LADI oleh WADA. LADI itu lembaga independen," katanya menjawab pertanyaan Gatra.com.
Zainudin berkata, atas kejadian itu pemerintah melalui Kemenpora telah memperbaiki semua regulasi yang diminta WADA, termasuk memasukkan LADI dalam aturan UU.
Pasalnya, WADA meminta National Anti-Doping Organizations (NADO), lembaga anti-doping di masing-masing negara, harus terpisah dari pemerintah dan harus independen.
"Selama ini memang kita yang memfasilitasi, termasuk anggaran dari APBN. Namun LADI tetap akan menjadi lembaga terpisah," jelasnya.
Proses revisi UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) saat ini sudah di DPR dan diharapkan segera diselesaikan pada sidang pertama. Sedangkan persoalan yang lain, semisal masalah komunikasi dan persoalan teknis, sudah diselesaikan.
Menpora menyatakan, dari berbagai keputusannya, WADA mengapresiasi langkah Indonesia tersebut. Ini berbeda dengan negara lain, seperti Rusia, Thailand, atau Korea Utara yang progresnya tidak seperti Indonesia.
"Arahan presiden, apa yang diminta WADA dipenuhi. Saya kira semakin ke depan kita semakin ke sana. Urusan doping ini menjadi urusan yang serius. Mudah-mudahan kita segera di trek yang benar dan tinggal regulasi saja," jelasnya.
Karena menjadi tanggung jawab LADI, Menpora mengatakan pihaknya tidak bisa bertanggung jawab jika ada insiden bendera tidak berkibar lagi. Sebab pemerintah dilarang keras untuk intervensi, apalagi bertanggung jawab.
"Ini benar-benar hubungan satu lembaga internasional dengan lembaga nasional yang satu garis, seperti FIFA dan PSSI. Pemerintah tidak ada urusannya dan tidak bisa ikut," katanya.
Pemerintah menurut Menpora menjaga dan berhati-hati dalam urusan ini meski tetap akan membantu. Kondisi inilah yang menurutnya disalahartikan karena insiden itu seolah-olah menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah.
