Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya itu, Menkeu beserta jajaran melakukan inspeksi pembangunan proyek infrastruktur penyangga Ibu Kota Negara baru yang dibiayai melalui penerbitan Sukuk Proyek atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan penandatanganan prasasti beberapa aset SBSN di Provinsi Kalimantan Timur.

Menkeu mengingatkan kepada jajaran Kementerian dan lembaga pelaksana SBSN proyek tahun 2022 untuk menjaga, memelihara, dan mengambil manfaat sebaik-baiknya dari hasil pembangunan yang dibiayai melalui SBSN.

"Saya ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian sebagai pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh SBSN telah mendedikasikan komitmen terbaik untuk menjaga dan terus melaksanakan pembangunan secara amanah dengan dana dan anggaran dari Rakyat Indonesia," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (6/1).

Dia menambahkan, untuk bisa membangun, menjaga, memelihara dan memanfaatkan merupakan wujud dari upaya untuk mengembalikan uang rakyat dengan manfaat yang sangat maksimal.

Dalam acara Pengarahan Umum kepada Satker Pelaksana Proyek SBSN yang diselenggarakan di Institut Teknologi Kalimantan, Menkeu Sri Mulyani menandatangani prasasti penanda aset SBSN beberapa proyek SBSN di Provinsi Kalimantan Timur, yakni: 

1. Pembangunan prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi sebesar Rp86,6 miliar pada tahun 2019 untuk gedung pembelajaran dan senilai Rp99,9 miliar pada tahun 2020 untuk laboratorium terpadu.

2. Pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas IKN. Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN ini dilaksanakan mulai tahun 2020 2023 dengan alokasi total Rp326,37 miliar.

3. Pembangunan prasarana dan sarana di Politeknik Negeri  Balikpapan dengan nilai alokasi Rp65 miliar pada tahun 2021.

4. Pembangunan Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan nilai alokasi sebesar Rp13,43 miliar pada tahun 2021. Pembiayaan SBSN untuk sektor perumahan prajurit TNI AD ini, merupakan bagian dari total pembiayaan SBSN tahun 2021 untuk sektor perumahan TNI-Polri yang jumlahnya mencapai Rp1,163 triliun yang sebar di berbagai matra.

5. Pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN yang telah dilakukan sejak tahun 2018 s.d. 2021 mencapai total Rp53,9 miliar.

Sedangkan alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2014. Total alokasi alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2014-2022 mencapai Rp 6,48 triliun. Sebagian besar alokasi Sukuk proyek di provinsi Kalimantan Timur adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, yaitu 83,43% di sektor  jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44% di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR. 

Sisanya, 15,13% di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan islam dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.

Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara yang berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008. 

Dalam perkembangannya, pembiayaan proyek SBSN tersebut menunjukkan trend yang cukup menggembirakan dengan semakin meningkatnya pembiayaan Proyek SBSN, baik dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang di bangun, maupun berdasarkan sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.  

Berbagai proyek strategis telah dihasilkan dari SBSN Proyek dan memberikan manfaat secara nyata oleh masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, total proyek yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia, antara lain:

1. Infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare Makassar), Trans Sumatera, dan Double Track KA selatan Jawa.

2. Pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, antara lain pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura - Papua, dan jembatan Pulau Balang untuk dukungan konektivitas trans Kalimantan.

3. Pembangunan beberapa bandara di berbagai provinsi dalam rangka penyiapan jembatan udara dan dukungan konektivitas.

4. Pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah)

5. Pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan di berbagai perguruan tinggi.

6. Pembangunan infrastruktur riset dan teknologi di berbagai lembaga riset nasional.