Jakarta, Gatra.com - Puluhan Guru Sekolah Dasar Global Islamic School (GIS) atau Primary Global Islamic School, yang merupakan sebuah Sekolah Dasar Swasta yang terletak di Jl. Condet Raya No. 5, Jakarta Timur, Indonesia, terpaksa harus menerima pemecatan yang dilakukan pihak Sekolah.
Mereka dipecat karena dianggap melanggar aturan sekolah, yaitu mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK ) yang merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dari pemerintah.
“Pihak perguruan mengetahuinya, kemudian kami langsung diberhentikan, alasannya karena mendaftar dan mengikuti tes PPPK telah melanggar peraturan sekolah dan kami diminta mengundurkan diri oleh pihak sekolah dengan diberikan uang kebijaksanaan dan tidak akan dipersulit soal pengurusan kami ke depannya, kalau dibutuhkan,” kata salah satu guru yang minta identitasnya dirahasiakan, di Jakarta, Jumat (7/1).
Sejauh ini, katanya, pihak guru terpaksa harus menerima saja perlakuan pengelola sekolah tersebut, karena mereka khawatir ancaman gugatan balik jika mengadukan persoalan tersebut ke Kemendikbud atau instansi terkait.
“Tadinya kami sepakat mau mengadukan kasus ini ke Kemendikbud, namun kami urungkan, khawatir saja, kami nantinya digugat balik. Jadi terpaksa, kami terima saja pemecatan ini. Meskipun kami merasa diperlakukan sewenang-wenang,” katanya.
Para guru yang dipecat itu mengungkapkan bahwa sebelumnya, para guru dipanggil pihak pengelola sekolah melalui pimpinan unit SD melalui chat whastapp pada malam Rabu 22 Desember 2021.
“Dapat wa nya ada yang pagi diminta menghadap PSDM kemudian ditanya satu satu gurunya sama PSDM apakah mengikuti PPPK program pemerintah dan mereka mengatakan mengikuti. Setelah semua dipanggil maka pihak sekolah memutuskan guru yang mengikuti PPPK tersebut diberhentikan tanpa dialog atau pembicaraan apapun,” kata salah satu perwakilan dari mereka.
Para guru tersebut merasa syok juga dan tidak menyangka pengelola sekolah akan melakukan tindakan sepihak tersebut. Apalagi program PPPK yang diikuti para guru tersebut merupakan program pemerintah yang seharusnya didukung oleh pengelola sekolah.
“Kami semua kaget diberhentikan mendadak. Semua wali murid juga syok kenapa pemberhentian terkesan mendadak dan tidak diberikan waktu melanjutkan sampai semester dua agar pembelajaran berjalan dengan baik,” katanya.
Setidaknya ada 17 guru yang diberhentikan pihak GIS. Dari jumlah tersebut, sebenarnya yang lulus PPPK hanya 9 orang. Sedangkan 8 guru lainnya, harus menerima kenyataan tidak bekerja lagi.
Pemecatan ini sendiri juga mendapat protes dari sejumlah orang tua murid. Pasalnya, guru guru tersebut dibutuhkan untuk membimbing murid murid jelang ujian sekolah kenaikan kelas dan kelulusan yang waktunya hanya beberapa bulan lagi.
"Guru pengganti kan, butuh waktu untuk penyesuaian lagi dengan murid,' ujar salah seorang wali murid siswa GIS.
Mereka menyayangkan langkah GIS yang langsung memecat para guru yang ikut PPPK.
"Seharusnya semua bisa dibicarakan dengan baik baik, tanpa perlu ada pemecatan, karena yang menjadi korban para murid GIS, " kata Wali murid yang tak ingin disebutkan identitasnya.
Sementara itu, pihak pengelola GIS menampik telah melakukan pemecatan. Melainkan para guru mengundurkan diri karena peraturan yang berlaku di GIS.
Menurut Kepala Bagian Humas GIS, Nurul Huda, dalam aturan yang ada di dalam buku karyawan sudah jelas terdapat aturan jika mendaftar di tempat lain. Konsekuensi yang diterima ialah menyatakan mundur.
“Bahwasanya, kita menegakkan peraturan yang tertulis di buku karyawan,” ujar Nurul Huda saat ditemui, Jumat (7/1).
Huda menyebut bahwa aturan tersebut sudah tertera secara jelas di dalam buku karyawan. Huda meyakini bahwa para guru tersebut sudah mengetahui resiko saat mendaftar tes PPPK guru.
“Untuk pengangkatan dan sebagainya poin-poin itu [terkait mendaftar di tempat lain] sudah jelas dan itu tertulis di buku karyawan. Resikonya sudah paham,” ucap Huda
Huda menyebut GIS bukan sekolah yang biasa memecat karyawan. Ia mengatakan selama guru atau karyawan GIS tidak mengundurkan diri, meski tidak menunjukkan performa yang baik akan diberikan pelatihan.
“Owner kami ini itu punya prinsip enggak mecat orang. Bahkan enggak perform. Jadi selama yang bersangkutan tidak mengundurkan diri itu masih bisa dikaryakan, diberi pelatihan lagi, diperbantukan di divisi yang lain gitu,” ucap Huda.
