Kuala Lumpur, Gatra.com - Pemimpin oposisi Malaysia mendesak penyelidikan independen terhadap pejabat tinggi Komisioner Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) Azam Baki dan ketua dewan penasehat Abu Zahar Ujang, atas kontroversi seputar kepemilikan saham.
Dikutip Channelnewsasia dalam sebuah pernyataan pers pada hari Jumat (7/8), dewan kepresidenan Pakatan Harapan (PH) mengatakan bahwa penyelidikan, yang harus dilakukan oleh badan independen, yang tidak memiliki hubungan dengan MACC.
Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi pelanggaran hukum atas kepemilikan saham komisioner Azam di salah satu perusahaan terbuka.
PH mengatakan bahwa kontroversi yang timbul dari pengungkapan Azam atas akuisisi jutaan saham, telah membahayakan integritas dan kredibilitas badan anti-korupsi.
Berbicara kepada media pada hari Rabu, Azam mengklaim bahwa dia telah mengizinkan saudaranya menggunakan akun perdagangan sahamnya, untuk membeli saham.
“Kami tidak dapat menerima pernyataan komisaris utama dan ketua dewan penasihat pada tanggal 6 Januari (Kamis), karena pernyataan komisaris utama menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa undang-undang telah dilanggar dan ada konflik kepentingan yang melibatkan rekening komisaris utama, yang digunakan untuk membeli jutaan saham untuk saudaranya,” kata pernyataan PH.
“Penyelidikan yang lebih terbuka dan menyeluruh harus dilakukan karena ini melibatkan pembelian saham senilai jutaan ringgit di perusahaan yang terdaftar di Bursa,” tambahnya.
PH juga mempertanyakan penerimaan Abu Zahar atas penjelasan Pak Azam terkait pembelian saham tersebut.
Abu Zahar mengatakan pada hari Rabu bahwa dewan penasehat tidak menemukan tindakan kriminal atau konflik kepentingan keterlibatan Azam dalam perdagangan saham.
Pernyataan PH juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak boleh tinggal diam menyikapi masalah ini dan sebagai pemimpin Majelis Rendah, ia harus menyerukan sidang parlemen khusus untuk menjelaskan situasi sebenarnya mengenai masalah saham Mr Azam.
“Dia juga perlu menjelaskan bagaimana manajemen dan administrasi MACC telah memburuk, bahwa kasus-kasus yang merusak citra institusi dapat terjadi,” bahwa bantuan para pemimpin oposisi, merujuk pada dugaan keterlibatan petugas MACC dalam penyelewengan RM25 juta (AS) sekitar US$ 5,9 juta dan penyelewengan dana RM700,000.
Dalam pernyataan itu juga menyebut, selain menyelidiki komisaris utama saat ini, penyelidikan independen juga harus melihat keterlibatan komisaris utama, yang telah menjabat sebelumnya.
Pernyataan tersebut dikeluarkan Anwar Ibrahim yang memimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR), bersama dengan Lim Guan Eng, Bapak Mohamad Sabu dan Bapak Madius Tangau dari Partai Aksi Demokrat (DAP), Parti Amanah Negara (Amanah) dan United Kinabalu Organisasi Progresif (UPKO) masing-masing.
Mr Azam mengatakan pada hari Kamis bahwa ia akan bekerja sama dengan Komisi Sekuritas (SC) Malaysia, yang mengatur perdagangan sekuritas, setelah SC meminta penjelasan kepadanya tentang penggunaan akun perdagangan sahamnya.
Adapun MA mengatakan akan meminta Azam untuk menjelaskan pernyataan yang dia buat, dan menambahkan bahwa menurut undang-undang, setiap rekening efek dan semua transaksi terkait harus dilakukan atas nama pemilik manfaat rekening atau calon yang berwenang.
Azam telah menerima panggilan untuk menjelaskan tuduhan bahwa ia memiliki jutaan saham di dua perusahaan publik pada tahun 2015 dan 2016.
Meskipun pejabat publik Malaysia diizinkan untuk memegang saham perusahaan, namun mereka harus membuka ke publik aset mereka setiap lima tahun.
Pada hari Kamis, Surat Permintaan disampaikan oleh Azam kepada Nona Lalitha Kunaratnam, seorang aktivis anti-korupsi independen Malaysia, sehubungan dengan artikel Lalitha yang merinci masalah kepemilikan sahamnya.
Organisasi non-pemerintah anti-korupsi Center to Combat Corruption and Cronyism (C4 Center) mengatakan pengungkapan Lalitha dan respons Azam merupakan serangan lain bagi kredibilitas MACC.
“Temuannya (Lalitha) dalam kasus ini didukung oleh dokumen yang dapat diakses publik. Upaya Azam Baki untuk membungkam serangan intimidasi dan taktik ketakutannya benar-benar tidak pantas bagi seorang penghancur korupsi terkemuka,” kata LSM itu dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.
C4 Center menyerukan serangkaian tindakan segera dilakukan, termasuk satuan tugas khusus yang dibentuk oleh perdana menteri untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kesalahan Azam.
Selain itu, LSM tersebut meminta Azam dinonaktifkan mengambil cuti sementara penyelidikan seperti itu berlangsung, serta menarik surat tuntutannya terhadap Lalitha.
