Jakarta, Gatra.com – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, mengajak seluruh jajaran dan pegawai menjadikan perjanjian kinerja sebagai alat kendali untuk mencapai target.
“Alat kendali untuk untuk memastikan seluruh sasaran dan target tercapai dengan baik. Tingkatkan pula implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi,” ujar Ibnu.
Dia menyampaikan ajakan tersebut dalam acara “Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022 di Tingkat Wilayah” di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Selasa (11/1).
Deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen serta pembangunan zona integritas tersebut diikuti oleh para Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber, yaitu Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi dan para saksi dari eksternal organisasi, di antaranya yaitu Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Ibnu, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Deklarasi dan penandatanganan ini juga untuk mengukuhkan komitmen pegawai
Setelah melakukan penandatanganan komitmen bersama, Ibnu kemudian memimpin seluruh ASN Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mendeklarasikan janji kinerja Tahun 2022. Seluruh insan pengayoman DKI Jakarta pun berjanji untuk menjaga kesehatan agar dapat berkinerja secara produktif, melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel, serta menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi untuk meminimalisasi risiko.
Adapun Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 ini bertajuk “Kita Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan BERAKHLAK mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural”.
Menurut Ibnu, tema tersebut merupakan sebuah harapan yang sejalan dengan visi dan misi Kemenkumham. Seluruh jajaran pun hendaknya dapat mengakselerasi program yang berkaitan dengan tema tersebut, khususnya dalam peningkatan kinerja Kemenkumham.
Ibnu menjelaskan, acara tersebut merupakan tidak lanjut dari deklarasi janji kinerja yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen Pembangunan Zona Integritas Kemenkumham pada Kamis lalu (6/1).
Ia menuturkan, penandatanganan janji kinerja dan komitmen Pembangunan Zona Integritas Kemenkumham tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly. Ini untuk mengukuhkan komitmen pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada janji kinerja.
Lebih lanjut Ibu menyampaikan, yang telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, yakni Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan serta sudah ada 6 satuan kerja yang meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Pertama, Kantor Wilayah, kedua LPP Jakarta, kemudian Bapas Jakarta Utara, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, dan juga Kantor Imigrasi Jakarta Timur yang tahun 2021 ini sudah ada dua, yang sudah meraih WBK,” ujarnya.
Sedangkan untuk meraih WBK, lanjut Ibnu, pihaknya selalu mendapat arahan di antaranya dari Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi maupun Ombudsman, dan pihak terkait. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga telah membentuk tim kerja dengan masing-masing 6 kelompok kerja (Pokja).
“Enam pokja ini terus meningkatkan layanan melalui inovasi-inovasi dan penguatan terhadap standart operational procedure yang dilakukan,” ungkapnya.
Sedangkan saat disinggung apa pelayanan andalan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk masyarakat di DKI Jakarta, Ibnu mengatakan, yakni aplikasi Si Ki~Be Live Talks. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, khususnya pada masa PPKM, baik PPKM Darurat maupun level 4, 3, dan 2.
“Cukup menggunakan IT, kita punya aplikasi, itu kita sudah sosialisasikan dan juga kita melakukan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu di Kemang Village. Sabtu-Minggu ini semua pegawai libur, tetapi kita menugaskan ada 4 orang yang siap memberikan pelayanan di Kemang Village, di Mal Lippo,” ungkapnya.
Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan, mengapresiasi langkah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan Forkopimda wilayah DKI Jakarta serta bergerak lebih progresif untuk mencapai prestasi demi prestasi.
Iwan pun mengingatkan mandat yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kemenkumham, yaitu 3 Prioritas Nasional yang terdiri dari Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam, dan Transformasi Pelayanan Publik.
Dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional, tahun 2022 ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta Nasional sekaligus diluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC).
“Fungsi dari Kanwil adalah melakukan diseminasi dan edukasi pencegahan pelanggaran KI dan memfasilitasi para pemohon KI,” ujar Iwan.
Harapan besar dalam tema Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 diwujudkan dengan 8 sasaran strategis yang dilebur menjadi 39 target kinerja yang dimiliki oleh seluruh Kanwil.
Target-target ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta maupun Unit Pelaksana Teknis di bawahnya, serta harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab, sesuai dengan komitmen yang telah dideklarasikan bersama untuk menjadi insan pengayoman yang lebih baik di tahun 2022.
Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta, Bambang Bachtiar, mengatakan, pihaknya mendukung upaya yang dilakukan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. “Kami sangat mendukung apa yang telah dicanangkan tadi,” ujarnya.
