New York, Gatra.com – Uni Emirat Arab (UEA) mengutuk serangan milisi Houthi yang didukung Iran yang menargetkan Arab Saudi.
Pernyataan itu diungkapkan Wakil Tetap UEA untuk PBB, Lana Nusseibeh selama pertemuan Dewan Keamanan Internasional.
Kantor berita Al Arabiya, Kamis (13/1) melaporkan, selama bertahun-tahun, serangan Houthi telah mengancam stabilitas di lingkup Kerajaan Saudi melalui ancaman drone dan rudal yang dikirimkan secara rutin.
Duta Besar UEA menekankan dalam pidatonya bahwa penggunaan senjata ini adalah “pelanggaran yang jelas dan berulang terhadap embargo senjata di bawah resolusi PBB 2216.”
Resolusi tersebut memberlakukan embargo senjata yang ditargetkan terhadap individu atau entitas yang ditunjuk oleh Dewan, yang mengakibatkan pembekuan aset dan larangan bepergian.
Nusseibeh juga menggarisbawahi pentingnya “menghentikan permusuhan yang dilakukan oleh milisi Houthi”, untuk memastikan kemajuan dalam mengakhiri krisis Yaman.
Mengingat kematian warga sipil, kekerasan berbasis gender dan kurangnya akses ke fasilitas dasar manusia, Dewan Keamanan PBB menetapkan Perjanjian Hodeida pada tahun 2018, bertujuan untuk mencari solusi untuk masalah ini.
Mengacu pada perjanjian ini, duta besar UEA mengklaim bahwa Houthi melanjutkan pelanggaran harian mereka terhadap gencatan senjata di kegubernuran al-Hodeidah, bahwa mereka telah menghalangi pergerakan staf Misi PBB, yang berada di daerah tersebut.
Sikap UEA terhadap situasi yang berkembang di Yaman ini muncul setelah sebuah kapal dengan tanda panggilan 'al-Rwabee' dibajak oleh milisi Houthi, yang didukung Iran pada 3 Januari 2022.
Dia menambahkan, Houthi terus menggunakan speedboat yang sarat dengan bahan peledak dan ranjau laut untuk mengancam kebebasan navigasi di Laut Merah dan Bab al-Mandab.
“Kami mengutuk dengan keras pembajakan Houthi atas kapal sipil 'al-Rwabee' saat lepas dari pelabuhan Hodeidah, karena merupakan eskalasi berbahaya terhadap keselamatan navigasi internasional di Laut Merah,” katanya.
Perwakilan UEA mengakhiri pidatonya dengan nada optimisme, sekaligus mengklarifikasi bahwa masih ada peluang untuk mengakhiri krisis, yang terbaru adalah inisiatif perdamaian yang dipresentasikan oleh Kerajaan Arab Saudi.
Inisiatif ini mencakup gencatan senjata nasional yang akan dilaksanakan di bawah pengawasan PBB, pembukaan kembali Bandara Internasional Sanaa, dan mengizinkan impor bahan bakar dan makanan melalui pelabuhan Hodeida.
