Jakarta, Gatra.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan bahwa Covid-19 tidak boleh menggagalkan Visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.
“Covid-19 tentu tidak boleh menyurutkan upaya kita untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Pada tahun 2045 Indonesia ditargetkan masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi dan lepas dari middle income trap,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik dalam Proses Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, Jumat (14/01).
Untuk mewujudkan visi tersebut, Suharso menuturkan bahwa pada tahun ini pemerintah akan melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas tinggi.
“Sektor manufaktur dan jasa modern tentu menghasilkan nilai tambah yang tinggi sehingga perlu dikembangkan dan diperkuat menjadi basis perekonomian agar dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam.” jelasnya.
Lebih lanjut, Suharso menuturkan bahwa sejumlah upaya dalam transformasi tersebut tetap dilakukan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, turut dilakukan reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan dan tata kelola serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial.
“Mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh agenda pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi prioritas nasional pada rencana kerja pemerintah tahun tahun 2023.”
Lebih lanjut, Suharso menuturkan bahwa langkah tersebut ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.
Adapun tujuh agenda pembangunan tersebut, jelas Suharso adalah memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Keempat, revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan. Kelima memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
“Keenam membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.” pungkasnya.
