Yogyakarta, Gatra.com – Pedagang kali lima (PKL) Malioboro, Kota Yogyakarta, meminta pemindahan atau relokasi ditunda satu hingga tiga tahun. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti merespons bahwa relokasi sekarang atau nanti sama saja.
Permohonan penundaan ini disampaikan ratusan PKL saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko, Senin (17/1) di gedung Dewan.
“Kami tidak menolak relokasi, tapi ditunda sampai ekonomi pulih betul usai pandemi. Jika pindah secepat itu belum tentu laku, kami harus cari pasar. Kami sudah capek hanya minta kepastian saja,” kata Ketua Asosiasi PKL Yogyakarta (APKLY) Wawan Suhendra.
Pihaknya mendengar relokasi ke sentra-sentra PKL dilakukan pemda pada 1-7 Februari. Mewakili 2.336 PKL, Wawan mengatakan para PKL menginginkan relokasi ditunda satu hingga tiga tahun lagi.
Wawan mengatakan relokasi ini terkesan dipaksakan dan tergesa-gesa. Selain shelter tempat jualan di lokasi baru yang tidak memenuhi harapan, adanya validasi ulang pedagang oleh pemda membuat resah.
“Kami ingin semua PKL menempati sentra-sentra tanpa ada pengecualian. Kedatangan kami ke sini (DPRD Kota Yogyakarta) agar suara didengar. Tadi Dewan menyatakan siap membantu dengan membentuk pansus,” ucapnya.
Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko, menyatakan pembentukan pansus untuk menjawab urgensi relokasi PKL. Keberadaan pansus ini juga akan menjadi jembatan dialog bagi semua pihak.
“Mau dipindah kapan pun, kami belum melihat urgensinya relokasi apa. Pansus ini yang nanti menjawab urgensinya dan disampaikan ke rekan-rekan PKL. Kami melihat relokasi ini harus dibicarakan dalam dialog, bukan sosialisasi,” kata Danang.
Dalam dialog itu, menurut dia, akan dapat diketahui keinginan PKL dan pemda.
Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, kepada Gatra.com menyatakan menyambut baik rencana pembentukan pansus di DPRD karena akan memperjelas akuntabilitas relokasi PKL. Dirinya mengatakan belum menentukan tanggal relokasi karena perlu mengecek shelter lebih dahulu.
“Kita lihat dulu tempat relokasi di (eks Bioskop) Indra atau selatan hotel Inna (eks Dinas Pariwisata DIY) apakah sudah layak. Dengan kapasitas yang terbatas, pendataan sudah dilakukan,” katanya.
Mengenai permohonan PKL soal waktu penundaan, Haryadi mengatakan ditunda kapan pun penataan pasti akan dilakukan. Yang terpenting, kata dia, pihaknya memberi jaminan bahwa tempat baru PKL tetap ramai pembeli.
Demikian juga soal mereka yang kehilangan pekerjaan akibat penataan. Haryadi mengatakan pihaknya akan memberdayakan mereka di sektor pekerjaan yang berkaitan dengan Malioboro.
“Saya mohon beberapa pihak memahami, mau diundur berapa lama itu sama saja. Sekarang (atau) besok sama saja,” kata Haryadi.
