Banjarbaru, Gatra.com- Beberapa tahun belakangan ini, kepala desa yang melakukan poligami di Kalimantan Selatan cenderung menunjukkan tren meningkat.

Melihat fenomena ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel Zulkifli, memperingatkan dan mewanti-wanti Kades atau oleh masyarakat Kalsel disebut Pambakal untuk tidak berpoligami atau menambah istri.

Zulkifli mengaku kerap mendengar kabar tentang adanya beberapa Kades yang berpoligami, sehingga mengakibatkan pemerintahan desa terganggu.

Dia mengaku tidak mempunyai data yang jelas sudah berapa orang Kades yang berpoligami. Namun hal itu sudah menjadi rahasia umum, khususnya di kalangan para Kades.

“Kita mendengar ada beberapa pambakal yang nambah istri lagi. Bahkan diantara mereka sesama pambakal, menambah istri dianggap suatu prestise atau kebanggaan, sehingga membuat pambakal yang lain terpancing untuk ikut-ikutan,” ujar Zulkifli kepada Gatra.Com di Banjarbaru, Selasa (18/1).

Disampaikannya, fenomena tersebut sudah bukan rahasia lagi. Seiring kehidupan masyarakat desa yang makin mapan dan kesejahteraan kepala desa yang semakin baik, maka menambah istri bagi seorang pembakal bukan perkara yang sulit.

“Kita memang tidak bisa melarang mereka untuk nambah istri. Namun dalam pertemuan dengan pambakal sering saya sampaikan dan peringatkan untuk tidak ikut-ikutan, karena kurang baik secara etika,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Zulkifli, akibat pambakal nambah istri, kadang mengganggu pekerjaan di kantor desa karena pembakal sibuk dengan istri barunya. “Tentu ini tidak kita harapkan sama sekali. Jangan sampai gara-gara pambakal nambah istri, jalannya roda pemerintahan desa terganggu,” cetusnya.

Zulkifli juga mengingatkan, godaan yang begitu besar kerap membayangi pambakal, karena setiap tahun desa menerima dana desa yang jumlahnya milyaran rupiah.

“Kalau pambakal tidak tahan, bisa saja mereka tergoda dengan melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena itu saya harapkan bekerjalah dengan jujur dan amanah. Kita tidak mau mendengar pembakal berurusan dengan hukum karena menyelewengkan dana desa untuk menghidupi istri muda, misalnya,” tandasnya.