Bengaluru, India, Gatra.com– Ketika AH Almas, 18 tahun, dan dua temannya masuk ke kelas mereka pada suatu pagi di bulan Desember, dosen itu langsung berteriak kepada mereka: “Keluar!” Al Jazeera, (18/1).
Gadis-gadis Muslim tidak diizinkan untuk duduk di dalam kelas karena mereka mengenakan Hijab, atau jilbab. “Ketika kami tiba di pintu kelas, dosen mengatakan kami tidak bisa masuk dengan hijab,” kata Almas kepada Al Jazeera. "Dia meminta kami untuk membukanya."
Sejak itu, enam mahasiswa Muslimah di sebuah perguruan tinggi wanita yang dikelola pemerintah di distrik Udupi di negara bagian Karnataka India di selatan dipaksa untuk duduk di luar kelas karena administrasi perguruan tinggi menuduh mereka melanggar aturan karena Hijab bukan bagian dari seragam.
Tetapi gadis-gadis itu mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Jilbab adalah “bagian dari iman mereka” dan mempraktikkannya adalah “hak mereka yang dijamin oleh hukum”. Mereka telah mempertahankan sikap menantang bahkan ketika pemerintah diduga menggunakan “taktik tekanan” untuk memaksa mereka menyerah.
Gadis-gadis itu telah ditandai absen dari kelas mereka sejak 31 Desember bahkan ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan pergi ke kampus setiap hari. “Kami tidak akan mengalah, tidak mungkin,” Aliya Assadi, yang merupakan bagian dari kelompok itu, mengatakan kepada Al Jazeera.
Sebuah foto mahasiswa berhijab dan gaun kampus sambil duduk di tangga di luar kelas mereka telah viral di media sosial. “Karena foto inilah isu kami menjadi sorotan media,” kata Assadi.
Protes mereka telah membuat marah administrasi perguruan tinggi yang, menurut kelompok itu, memaksa mereka untuk menulis surat yang menerima bahwa mereka tidak masuk kelas dan memilih tinggal di rumah sendiri.
“Kami mencoba menolak tetapi rektor dan dosen mengancam kami bahwa mereka akan menghancurkan karir kami,” Muskan Zainab, siswa lain, mengatakan kepada Al Jazeera.
Zainab mengatakan mereka senang "seluruh dunia" telah melihat mereka dipaksa untuk duduk di luar kelas, sehingga membuat klaim administrasi jatuh datar.
Namun, para siswa juga menghadapi penghinaan dan diskriminasi karena pembangkangan mereka. “Harus berada di luar kelas sepanjang hari bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Guru-guru kami dan sesama siswa mengejek kami. Mereka bertanya kepada kami apa masalah kami dalam melepas hijab. Mengapa Anda tidak bisa mengikuti aturan saja, mereka bertanya, ”kata Almas kepada Al Jazeera.
“Salah satu teman saya jatuh sakit karena siksaan mental ini.” Para siswa mengatakan mereka khawatir tentang persentase kehadiran yang diperlukan untuk dapat mengikuti ujian tahunan.
Rudre Gowda, rektor, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka tidak dapat mengizinkan siswa mengenakan jilbab di ruang kelas “karena itu bukan bagian dari seragam”. Dia mengatakan mereka mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan.
Gowda mengatakan ini adalah pertama kalinya masalah seperti itu muncul di kampus, tetapi para alumni mengatakan mereka pernah menghadapi masalah serupa di masa lalu.
“Suatu ketika seorang guru menyuruh siswa berhijab duduk di lantai di tengah kelas dan menanggalkan jilbabnya. Kami menghadapi banyak penghinaan karena memilih untuk memakai jilbab. Tetapi pada saat itu, mereka mengizinkan kami di dalam ruang kelas,” Athiya, yang saat ini belajar di Universitas Manipal di Karnataka, mengatakan kepada Al Jazeera.
Larangan hijab telah memicu kemarahan di India, dengan mahasiswa dan kelompok hak asasi menuduh administrasi perguruan tinggi bias terhadap minoritas Muslim.
“Kami berdiri teguh dengan mereka dalam solidaritas dan dukungan mutlak. Kami menuntut agar mereka yang berada di pemerintahan yang menghentikan gadis Muslim mengenakan Hijab ditangguhkan dan gadis-gadis ini harus diizinkan memasuki ruang kelas mereka dengan Hijab mereka, harga diri dan martabat mereka,” aktivis Afreen Fatima, sekretaris Gerakan Persaudaraan di New Delhi, kepada Al Jazeera.
“Ini adalah Islamofobia. Itu apartheid,” katanya.
Sebuah asosiasi pengacara lokal telah menulis surat kepada pemerintah negara bagian, menuntut penyelidikan terhadap administrasi perguruan tinggi dan guru karena "melecehkan" para siswa.
“Penolakan pendidikan kepada siswa muda Muslim dan memaksa mereka untuk memilih antara mendapatkan pendidikan dan keyakinan mereka adalah masalah hak asasi manusia dan harus diperlakukan seperti itu,” tulis asosiasi itu dalam suratnya.
Campus Front of India (CFI), sebuah organisasi mahasiswa Muslim yang aktif di negara bagian India selatan, telah mendesak perguruan tinggi tersebut untuk membatalkan aturannya tentang Hijab dan mengizinkan para mahasiswa untuk memakainya saat menghadiri kelas.
“Gadis-gadis itu menuntut hak-hak dasar mereka. Kami berdiri bersama mereka dalam perjuangan ini,” kata Aseel Akram, seorang anggota CFI di Udupi kepada Al Jazeera.
Badan mahasiswa bertemu dengan pejabat perguruan tinggi dan universitas untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi Akram mengatakan belum ada tindakan yang diambil. Dia menuduh perguruan tinggi dan otoritas distrik berada di bawah tekanan dari pemerintah negara bagian untuk menolak hak-hak gadis-gadis itu.
Karnataka diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi. K Raghupati Bhat, seorang legislator BJP lokal yang juga mengepalai komite di perguruan tinggi Udupi, mengatakan kepada orang tua siswa dalam sebuah pertemuan bahwa perguruan tinggi akan melanjutkan dengan kode seragamnya, terlepas dari preferensi agama siswa.
Setelah kontroversi Hijab meletus di Udupi, mahasiswa di setidaknya dua perguruan tinggi lain di negara bagian, termasuk anggota sayap kanan Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), mengadakan protes saat mereka mengenakan syal safron di dalam perguruan tinggi, menuntut larangan jilbab.
ABVP adalah kelompok mahasiswa yang berafiliasi dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), mentor ideologis sayap kanan BJP dengan jutaan anggota di seluruh India yang didedikasikan untuk tujuan mereka menciptakan negara etnis Hindu di India.
Selama bertahun-tahun, Karnataka telah melihat peningkatan kegiatan nasionalis Hindu dan penargetan minoritas agama negara, terutama Muslim dan Kristen.
Bulan lalu, majelis negara bagian Karnataka mengesahkan undang-undang yang secara efektif melarang konversi agama, dengan pemerintah BJP menuduh bahwa kelompok misionaris Kristen melakukan “pemindahan agama secara paksa” terhadap umat Hindu, sebuah tuduhan yang ditolak oleh para pemimpin agama Kristen.
Kembali ke perguruan tinggi di Udupi, gadis-gadis itu mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka akan terus menuntut hak-hak mereka. “Kami tidak akan mengalah, tidak mungkin,” kata Assadi.
