Yogyakarta, Gatra.com - Tergabung dalam Paguyuban PKL Malioboro Ahmad Yani (Pelmani), sebanyak 444 pedagang mendukung rencana Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta merelokasi PKL di sepanjang Jalan Malioboro ke lokasi jualan terpusat. Pemindahan dijadwalkan pada awal Februari 2022.
Ketua Pelmani Slamet Santoso kepada wartawan mengatakan alasan mendukung relokasi karena mereka memahami bahwa lahan yang selama ini digunakan berdagang bukan milik para PKL.
"Kita selama ini menempati lahan yang bukan milik kita, menempati lahan yang salah. Lahan tersebut milik toko dan dagangan masuk ke toko," kata Slamet, Rabu (19/1).
Beranggotakan 444 PKL, menurut Slamet, hampir 99 persen anggota Pelmani sudah mendapat sosialisasi dan menyetujui rencana relokasi. Pedagang yang tidak setuju dan ingin relokasi dilakukan usai Lebaran menurutnya hanya satu-dua orang.
Dari berbagai pertemuan dengan Pemda DIY yang diwakili Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Bidang Biro Hukum, anggota Pelmani direncanakan menempati area dagang baru di sentra PKL eks bioskop Indra.
"Soal ramai atau tidaknya nanti, saya kira kita tidak ada kekuatiran. Rezeki tidak hanya di lorong Malioboro saja. Yang penting koordinasi dan kerjasama dengan dinas terkait terus kita lakukan," katanya.
Pemda DIY, menurut Slamet, berjanji bahwa dinas berwenang akan bekerja maksimal dan profesional dalam promosi atau mengenalkan dua sentra baru PKL sehingga didatangi wisatawan.
"Harapan kami ke pemerintah, jika dipindah, jangan memindahkan kami ke akuarium yang kering tidak ada airnya," ucap Slamet, mengibaratkan.
Mengenai adanya PKL yang menolak relokasi, Slamet mengatakan hal itu wajar dan menjadi hak para PKL tersebut. Namun dirinya menjamin jumlah PKL penolak sangat kecil sedangkan mayoritas PKL setuju relokasi.
Baginya, para PKL yang menolak relokasi kurang paham mengenai keberadaan mereka selama di Malioboro.
Sebelumnya, di gedung DPRD Kota Yogyakarta, Ketua Asosiasi PKL Yogyakarta (APKLY) Wawan Suhendra mengatakan sebanyak 2.336 PKL Malioboro menolak rencana relokasi yang dijadwalkan pada 1-7 Februari.
"Kami tidak menolak relokasi, tapi minta penundaan satu sampai tiga tahun lagi. Saat ini ekonomi kami lagi sulit pasca terhantam pandemi dua tahun," kata Wawan.
Sekretaris Daerah (Setda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menyatakan proses relokasi akan jalan terus sesuai jadwal yakni pada awal Februari.
