Jakarta, Gatra.com – Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disebut akan mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.
Klaim tersebut datang langsung dari Presiden Jokowi, yang kemudian didukung oleh pihak kementerian. Bahkan DPR RI sebagai lembaga legislatif pun memberikan dukungan serupa.
“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” tutur Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro, seperti dilansir oleh KSP pada pertengahan tahun lalu.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mendukung klaim itu. Menurutnya, penetapan IKN memanglah proyek strategis untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata.
Senada dengan jajaran eksekutif, Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, pun memberikan dukungan penuh kepada impian itu. Ia menyebut bahwa pembangunan IKN akan mewujudkan pemerataan ekonomi karena akan ada dampak positif bagi Indonesia Timur.
“Dengan perpindahan ibu kota baru ini, diharapkan terjadi redistribusi yang selama ini begitu sulit dilakukan. Kita optimistis ke depan akan terjadi akselerasi pembangunan dan kemajuan di Indonesia Timur,” ujar Gobel, seperti dilansir oleh lamanresmi DPR RI, Kamis, (21/1/2022).
Namun, di sisi lain, ekonom senior Faisal Basri punya pandangan lain dengan pihak pemerintah. Menurutnya, pembangunan IKN di Kaltim tak akan berkontribusi pada pemerataan ekonomi.
“Pemerataan itu tidak akan terjadi karena yang menyebabkan ketimpangan antar-daerah, Jawa dan non-Jawa, kawasan Barat dan Timur, adalah sentralisasi,” kata Faisal dalam sebuah diskusi daring yang digelar Sahabat ICW pada Jumat, (21/1/2022).
Menurut Faisal, potensi penerimaan negara nyaris seluruhnya dikuasai oleh pemerintah pusat yang terletak di Pulau Jawa. Salah satu alasannya, katanya, adalah karena konstituen Jawa sangat dominan di pemerintah pusat.
Faisal bercermin pada penerimaan pemerintah dari level pusat hingga kabupaten/kota di tahun 2019. Pemerintah pusat memperoleh Rp2.000 triliun, seluruh pemerintah provinsi mendapat Rp168 triliun, sedangkan seluruh pemerintah kabupaten/kota hanya mengais Rp120 triliun.
“Ini sumber ketimpangan karena semua dilumpuhkan daerah itu, tidak diberikan keleluasaan untuk memperoleh pendapatan asli mereka sehingga mereka terus berharap dari pusat,” ujar Faisal.
Oleh karena itu, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim, kata Faisal, bukanlah solusi untuk masalah ketimpangan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Justru, ia memandang bahwa masalah tersebut bisa teratasi apabila pemerintah fokus pada aspek kelautan, terutama transportasi laut.
Faisal beralasan bahwa pergerakan ekonomi di pulau-pulau non-Jawa terkonsentrasi pada transportasi laut. Terlebih lagi, seluas 2/3 dari negara kepulauan Indonesia adalah lautan.
“Laut ini dilemahkan. Jadi sumbangan transportasi laut menjadi turun terus di era Pak Jokowi ini. Cuma 5-6%. Semua didominasi oleh darat dan kontinental yang sangat kuat adalah Jawa. Dibangunlah jalan tol. Kalau di daerah lain sebetulnya nggak perlu jalan tol, tapi penguatan transportasi laut sehingga logistiknya menjadi murah,” ujar Faisal.
