Blora, Gatra.com- Pengisian perangkat desa (Perades) di Kabupaten Blora Jawa tengah menuai polemik. Isu jual beli Jabatan membayangi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kondisi ini pulalah yang membuat seorang warga bernama Lilik Yuliantoro melakukan aksi tunggal menolak pelaksanaan Perades. Aksi dilakukan dengan berjalan kaki mundur dimulai dari Alun-alun Blora, Kantor Bupati Blora, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat, DPRD hingga Kejaksaan Negeri. Dalam aksinya, Lilik menyuarakan lima tuntutan.
Yang pertama Membatalkan Hasil Test CAT karena banyak kecurangan untuk katrol Nilai, Memiinta Polda Jateng lakukan audit forensik Sistem terhadap Komputer dan Aplikasi yang digunakan Test seleksi Perades Blora, Verifikasi ulang SK Pengabdian dan Surat domisili yang diterima Panitia, Batalkan hasil Test Uji Komputer serta Meminta Presiden, Gubernur, dan KPK, menghentikan Kegiatan Perades Blora yang syarat kecurangan dan permainan uang.
Kepada wartawan Lilik mengaku aksi yang ia lakukan merupakan spontanitas tanpa ada yang menunggangi. Ia mengaku prihatin dengan banyaknya kecurangan saat pelaksanaan tes pengisian prades.
"Ini spontanitas tanpa ada yang suruh. Saya sebagai warga Blora merasa malu dan prihatin dengan banyaknya informasi praktik jual beli Jabatan dalam Pengisian prades kali ini," jelasnya, Selasa (25/1).
Kecurangan pengisian Perades ini juga diamini salah satu peserta bernama Yuni Kartika Sari. Warga Desa Karang Kecamatan Bogorejo ini mengungkap adanya kejanggalan nilai saat test Computer Assisted Test (CAT) yang berlangsung oleh IAIN Pekalongan di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang.
"CAT Perades ini saya merasakan sediri ada kecurangan. Nilai saya itu kaya dibekukan tidak bisa naik, masa 30 terus gak naik," akunya kepada wartawan.
Ia memaparkan sejumlah kejanggalan saat berlangsung test, seperti saat masuk ruangan peserta langsung dapat PIN dan pasword.
"Kalau di CAT CPNS PIN sesi itu diketikan nama, baru dapat PIN sesi acak. Kalau di CAT Perades ini, peserta masuk dapat kertas sudah ada nama PIN sesinya sudah ada, paswordnya ada. Menurut saya ini disetting sejak awal," terangnya.
Menanggapi dugaan kecurangan tersebut, Kepala Desa Karang Karjin mengaku tidak tahu menahu soal itu. Menurutnya test CAT sudah sepenuhnya tanggung jawab pihak penyelenggara.
"Kalau di Udinus itu sudah wewenang sana. Saya kepala desa tidak tahu apa-apa. Kepala dinas juga tidak kenal Udinus. Sungguh saya tidak tahu apa-apa karena itu sudah wewenang sana," ucapnya.
