Yogyakarta, Gatra.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Malioboro, Teras Malioboro, Rabu (26/1). Setelah PKL dipindah, Pemda DIY melarang PKL baru berjualan di Malioboro.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta para PKL bersedia di tempat jualan baru tersebut berdasarkan kesadaran bahwa selama ini mereka menempati tempat yang bukan milik mereka. "Jadi pindah bukan karena fasilitas di sini, tapi karena kesadaran," ujar dia di Teras Malioboro 1.

Pemda DIY menyediakan dua lokasi untuk pusat PKL yang semula tersebar di sepanjang Jalan Malioboro. Teras Malioboro 1 berada di eks Bioskop Indra di seberang Pasar Beringharjo. Adapun Teras Malioboro 2 di eks gedung Dinas Pariwisata DIY, tak jauh dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Kedua tempat relokasi itu berkapasitas 1.838 PKL.

Sultan menyatakan, melalui dana APBD tidak akan mebarik pajak apapun selama satu tahun kepada PKL yang bersedia pindah ke lokasi tersebut.

"Pemerintah Kota Yogyakarta juga tidak akan meminta retribusi selama satu tahun. Ini akan memberi ruang PKL untuk fokus mempromosikan tempat baru ini untuk jadi pilihan wisatawan dan warga," ujar Raja Keraton Yogyakarta ini.

Sultan juga melarang PKL-PKL baru berjualan di sepanjang Malioboro setelah relokasi ini. "Soalnya kalau boleh kasihan mereka yang pindah," katanya.

Setelah ini, Pemda DIY akan bertemu dengan pemilik toko guna mengembalikan aset yang selama ini digunakan para PKL.

"Aset sampai 5 meter ini mestinya berfungsi untuk pejalan kaki yang akan diserahkan dan dikembalikan sebagai ruang publik. Tapi toko juga jangan jembarke (memperlebar) untuk jualan," ucapnya.

Relokasi PKL ini bagian upaya Pemda DIY untuk menjadikan Malioboro sebagai kawasan warisan budaya. Namun para PKL meminta relokasi ditunda 1-3 tahun seperti disampaikan dalam unjuk rasa hari ini di DPRD DIY sebelum Teras Malioboro diresmikan.