Pekanbaru, Gatra.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau disarankan bersikap antisipatif seiring pindahnya ibukota negara (IKN) ke Penajam, Kalimantan Timur.
Ketua komisi aset daerah DPRD Riau, Husaimi Hamidi, menyebut perpindahan IKN dengan sendirinya bakal mendorong mobilitas aparatur daerah menuju IKN dalam rangka lawatan dinas.
"Konsekuensi pertama tentu bakal ada penerbangan langsung ke arah sana. Oleh sebab itu perlu dipikirkan segera kehadiran Badan Penghubung Provinsi di IKN. Karena daerahnya baru, jadi pemandu dibutuhkan," bebernya di Pekanbaru, Kamis (27/1).
Kata Husaimi, dalam urusan dinas, badan penghubung bukan sebatas menjembatani aparatur daerah dengan kantor kementrian di IKN, namun juga membuka ruang komunikasi dengan berbagai stakeholder yang berujung pada pengenalan potensi daerah.
Politisi PPP itu mengakui, peran Badan Penghubung di Jakarta tetap dibutuhkan, mengingat pemindahan kantor kementrian yang dilakukan secara bertahap. Selain itu status Jakarta sebagai kota ekonomi terbesar di Tanah Air membuat keberadaan kantor penghubung di Jakarta tetap penting dari sisi hubungan ekonomi.
Hanya saja, kata Husaimi, status Penajam sebagai IKN dengan sendirinya akan membuat lahan di area tersebut bakal mahal seiring berlalunya waktu.
"Dalam pengadaan aset lahan, kalau terlambat takutnya makin mahal. Jadi perlu diantisipasi. Yang namanya IKN dengan sendirinya akan mengerek mobilitas orang dan barang, artinya kita bicara space," ujarnya lagi.
Adapun Kantor Badan Penghubung Riau di Jakarta berlokasi di Jalan Oto Iskandar Dinata, Bidara Cina, Jakarta Timur. Instansi ini turut membawahi anjungan Riau di Taman Mini Indonesia Indah, serta wisma pemprov di Jakarta.
