Jakarta, Gatra.com – Akademi Jakarta menyampaikan pandangan, pemikiran, sekaligus sikap mengenai fenomena kebudayaan mutakhir di Tanah Air secara daring, Jumat (28/1). Menurut mereka, hal itu dilakukan dengan tujuan mencegah penghancuran nalar publik.
Akademi yang dibentuk oleh Gubernur Ali Sadikin pada 1970 itu telah menggelar pertemuan dengan pakar-pakar lintas bidang sepanjang tahun 2021. Hasil pertemuan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam butir-butir rekomendasi yang diserahkan ke seluruh warga negara Indonesia.
“Mengamati kebudayaan-kebudayaan mutakhir sesudah pandemi, semuanya terhubung ke suatu gejala yang memprihatinkan, yakni kehancuran nalar publik,” kata Ketua Akademi Jakarta, Seno Gumir Ajidarma.
Sementara itu, Wakil Ketua Akademi Jakarta, Ratna Riantiarno, membeberkan hancurnya nalar publik tersebut berhulu di mana. Menurutnya, banyak aspek kehidupan yang menyebabkan hal itu terjadi.
Beberapa di antaranya adalah kekeliruan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, keserakahan oligarki, hingga korupsi. Menurut Ratna, hal-hal tersebut mengikis keadilan dan kemanusiaan.
Lebih lanjut, Ratna juga menyinggung soal eksklusivitas berkelompok dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyayangkan eksklusivisme berdasarkan identitas di ruang publik malah dimanfaatkan sebagai penggerak bisnis dan ideologi.
Ratna juga menyinggung perihal distorsi teknologi. Menurutnya, pesatnya laju perkembangan teknologi yang tidak diikuti kebijaksanaan penggunanya membuat seseorang tak berpikir dan bertindak kritis.
“Muncul kecenderungan untuk bersegera mengakses informasi dari internet dan bersegera pula menyebarkan tanpa memprosesnya secara kritis. Kebutuhan untuk ‘mengada’ dan ‘selalu tampil’ di dunia digital mengalahkan pentingnya informasi yang benar,” kata Ratna.
Terlebih lagi, kata dia, kerap kali terjadi apa yang disebut efek ruang gema (echo chamber effect) di ruang digital. Fenomena tersebut mendeskripsikan suatu kondisi di mana seseorang tak mau mendengar pendapat yang berbeda darinya.
Ratna mengkhawatirkan hal ini akan merusak kebhinekaan pikiran. Ia juga khawatir kebencian, kebohongan, dan keterbelahan sosial makin menganga. Ia tak ingin gejala-gejala ini melemahkan kebudayaan Tanah Air.
Oleh karena itu, Akademi Jakarta pun menyampaikan rekomendasinya terkait peliknya permasalahan yang mereka sebut sebagai penghancuran nalar publik itu. Butir-butir rekomendasi itu mencakup lima bidang: pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik. Rekomendasi ini disampaikan oleh anggota Akademi Jakarta, Afrizal Malna.
Untuk bidang pendidikan, Akademi Jakarta menyarankan agar pihak terkait mengembangkan pendidikan holistik (peka sosial, kritis, inovatif) dan memajukan pendidikan seni dan humaniora sejak dini.
Untuk bidang lingkungan hidup, mereka menyarankan agar pihak terkait mendorong kebijakan ekologis berbasis kearifan lokal dan menggunakan ukuran keberlanjutan sumber daya alam sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.
Untuk bidang sosial, Akademi Jakarta merekomendasikan agar pihak terkait memperbanyak ruang publik yang mendorong interaksi sosial lintas budaya dan memberikan pelatihan literasi media, budaya, dan pengetahuan guna mempertajam penalaran kritis.
Untuk bidang ekonomi, Akademi Jakarta ingin agar pihak terkait menerapkan paradigma ekonomi yang bersifat ekologis dengan penekanan pada ekonomi sirkuler dan keadilan sosial.
Terakhir, untuk bidang politik, Akademi Jakarta ingin agar partai-partai politik memulihkan fungsi dirinya sendiri sebagai saluran aspirasi rakyat dan wahana pendidikan politik yang beretika alih-alih sebagai alat untuk meraup kekuasaan.
