Banyumas, Gatra.com – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyatakan ekonomi di Purbalingga terus menunjukkan tren positif dan dibarengi menurunnya angka pengangguran. Akan tetapi, Purbalingga masih menghadapi masalah kemiskinan.
Hasil evaluasi capaian indikator makro Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 tercatat pertumbuhan ekonomi naik dari -1,23% jadi 3,43% pengangguran terbuka turun dari 6,1% jadi 6,05%, kemiskinan 16,24%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,97 jadi 68,15.
"Jadi pertumbuhan ekonomi bagus, pengangguran terbuka bagus karena turun dan tingkat kemiskinan kita masih meningkat. IPM mengalami peningkatan, jadi PR kita nomor satu adalah masalah kemiskinan," kata Bupati Tiwi dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 ini, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis malam (27/1).
Dyah memaparkan 6 prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Prioritas kebijakan ini dirumuskan berdasarkan permasalahan pokok hasil evaluasi sampai dengan tahun 2021 dan isu strategisnya.
Enam kebijakan prioritas tersebut yakni, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan kualitas manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan desa.
Dia juga menjelaskan beberapa intervensi yang akan dilakukan Pemkab Purbalingga dalam melaksanakan enam kebijakan prioritas. Perioritas pertama, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, akan diintervensi dengan kegiatan peningkatan akses pangan utamanya bagi kelompok rentan, peningkatkan akses air bersih, penyediaan rumah layak huni, peningkatan akses sanitasi masyarakat, santunan kematian bagi keluarga kurang mampu, revitalisasi Rumah Singgah, peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial, fasilitasi dan bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
"Termasuk juga bantuan, bantuan jaminan sosial baik kepada orang dengan kecacatan berat (ODKB), santunan penderes jatuh, santunan anak yatim/piatu, santunan korban bencana alam. Yang tidak kalah penting, pemerintah harus bisa membangun sinergi dengan lembaga filantropi ," kata Bupati.
Prioritas kedua, peningkatan kualitas manusia. strategi yang akan dilakukan yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara mendorong akreditasi paripurna puskesmas, penambahan 1 puskesmas yaitu di Gambarsari, dan meningkatkan kelas RSUD. Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui bantuan AUSTS/Mageh Padha Sekolah, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan. Peningkatan cakupan pelayanan KB, Perlindungan Perempuan dan Anak serta pengembangan kegiatan kepemudaan.
"Inshaallah GOR Indoor akan selesai tahun 2022 ini sehingga fokus kita untuk tahun 2023 terkait pegembangan kegiatan kepemudaan adalah pembangunan gedung kesenian, jadi kami akan merevitalisasi GOR Mahesa Jenar yang saat ini kondisinya sudah tidak representatif," katanya.
Dalam kesempatan tersebut bupati juga menjelaskan, intervensi yang akan dilakukan untuk mencapai prioritas lainnya, meliputi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan desa.
