Rembang, Gatra.com - Sebanyak 30 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Rembang dinonaktifkan.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan penonaktifan kartu BPJS ini karena ada perbaikan data dari Kementerian Sosial. Permasalahan ini juga terjadi pada data program- program bantuan yang lain.

"Di BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) juga sama. Kementerian sosial ingin semua tertib, sehingga huruf kurang satu juga dicoret, NIK nya tidak sesuai, juga dicoret," katanya, Rabu (9/2).

Hafidz menuturkan ini ada jika warga yang terdaftar ke dalam BPJS kemudian sudah dinonaktifkan, Pemkab Rembang masih bisa menanggulangi sementara biaya pengobatannya. Setiap hari rata- rata 2 sampai 5 pasien di rumah sakit dibebaskan biaya perawatannya.

"Kalau di Rembang pemerintah daerah back up. Pokoknya yang punya BPJS non aktif di rumah sakit Rembang langsung dibebaskan biaya, ini solusi. Kami setiap hari 2, 3, 5 orang minta biaya rumah sakit dibebaskan," ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa pasien yang dibebaskan biaya perawatannya itu benar- benar merupakan warga tergolong miskin.

"Tapi syaratnya harus ada surat pernyataan dari Kepala Desa bahwa orang ini benar- benar miskin dan masuk data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial )," katanya.