Purworejo, Gatra.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi membantah adanya upaya represif menjelang pengukuran tanah terdampak quarry (lokasi tambang) di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, kemarin (Selasa, 8/2).

Bantahan tersebut disampaikan dalam jumpa pers bersama Gubernur Ganjar Pranowo, Kasdam IV Diponegoro dan Kakanwil BPN Jateng, Dwi Purnama di Aula Mapolres, Rabu (9/2), pasca ricuh warga dengan aparat. Ia juga membatah adanya upaya pemadaman listrik dan signal di desa tersebut, pada Senin (7/2).

"Kalau listrik mati ya tanya ke PLN, bukan ke saya. Soal signal HP, coba kesana, HT (handie talkie) anggota saja tidak bisa dihubungi," kata Kapolda saat menjawab pertanyaan dari Gatra.com.

Dari pantauan Gatra.com, di Desa Wadas, memang sinyal di sana sulit akibat letaknya yang di perbukitan. "Sebelumnya, kami sudah rapat pra kegiatan dengan Pak Gubernur, Pangdam, BBWSSO dan Kementrian PUPR. Kami sudah melakukan latihan taktikal konflik. Masuk ke Wadas itu tidak mudah, untuk tempat pengukuran harus naik motor. Kami mengerahkan personil 250 orang, sudah disesuaikan dengan potensi ancaman dan disana (Wadas) tidak ada ancaman kami hanya membcak up tim BPN yang akan mengukur dan mengidentifikasi tanah milik warga yang setuju," tegasnya.

Irjen Luthfi juga menjelaskan, mengenai video viral yang menyebut polisi menyerbu masjid. "Yang sebenarnya terjadi adalah, posisi polisi membelakangi masjid. Mereka melindungi warga kontra quarry yang masuk ke dalam masjid karena dikejar oleh warga pro quarry. Tidak ada ribuan polisi masuk kampung," katanya.