Padang, Gatra.com- Memasuki disrupsi teknologi digital sejak beberapa tahun terakhir, telah mengubah tatanan sosial di Tanah Air. Semuanya serba cepat, tak terkecuali laju informasi.
Harus diakui, era disrupsi kini menjadi tantangan bagi industri media massa untuk berinovasi. Pasalnya, sebagian masyarakat mulai beralih kepada beragam platform media sosial yang kian mudah diakses.
Kecepatan dan kemudahan akses itu pula, menjadi salah satu pemicu banyaknya informasi tidak benar (hoaks) yang tersebar secara masif. Hoaks kini telah menjadi jalan terjal lambannya tingkat capaian target di Sumatera Barat.
"Tak mau anak saya divaksin, anak saya masih SD. Kita dipaksa tanda tangan tak menuntut jika terjadi apa-apa, pemerintah tak tanggungjawab, itu bisnis mereka," seloroh seorang pria yang enggan disebutkan namanya saat berbincang-bincang dengan Gatra.com di Padang Kamis (10/2).
Enggannya masyarakat vaksinasi itu, bagaikan jalan terjal yang harus dilalui Pemprov Sumbar, termasuk Polda Sumbar. Sebab, masyarakat masih merasa khawatir tentang informasi vaksinasi yang simpang-siur dan banyaknya hoaks, apalagi untuk anak-anak.
Berdasarkan informasi yang digali Gatra.com, data dari situs covid19.go.id, Desember 2021 terdapat 390 isu hoaks vaksinasi COVID-19 pada 2.425 unggahan di media sosial. Terbanyak di Facebook, yakni 2.233 unggahan.
Sebelumnya, dikutip dari aptika.kominfo.go id, sebanyak 2.354 konten hoaks tersebar di beragam media sosial. Terbanyak 2.164 konten hoaks diantaranya di Facebook seputar vaksin Covid-19. Selain itu juga tersebar di twitter hingga YouTube, Tiktok, dan Instagram.
Dalam rangka melawan hoaks itu, Polda Sumbar terus merangkul media massa di Sumbar sebagai mitra kerja. Tentu saja, untuk membantu capaian vaksinasi yang tengah digenjot pemerintah pusat dan daerah, demi menciptakan herd immunity.
"Harapannya bisa membantu memberikan edukasi terkait vaksinasi. Jangan percaya hoaks terkait vaksinasi ini," kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Setianto, Rabu (9/2) malam saat dihubungi Gatra.com di Padang.
Dalam momentum Hari Pers Nasional 2022 ini, Satake juga berharap media massa bisa memberikan edukasi positif. Terutama bagi orang tua agar mendorong anak-anaknya untuk divaksin. Tentu saja, harapan itu bentuk apresiasi bahwa media massa masih dipercaya masyarakat.
"Hubungan dengan wartawan di Sumbar terjalin baik, dan ke depannya makin baik," tutur Satake ketika ditanya harmonisasi dengan media selama ini.
Pernyataan itu, sering diucapkan Satake di beberapa pertemuan, dan bahkan sejak menjabat Kabid Humas Polda Sumbar pada 2019 lalu. Dia percaya, media massa masih menjadi corong informasi yang dibutuhkan masyarakat luas.
Harus diakui, Sumbar sempat beberapa kali menjadi sorotan Pemerintah Pusat dengan rendahnya capaian vaksinasi secara nasional. Pasalnya, Sumbar pernah berada di urutan ke tiga terendah dari 34 provinsi yang ada.
Tentu ini tantangan besar bagi Pemprov Sumbar. Terutama bagi Irjen Pol Teddy Minahasa Putra yang ketika menjabat Kapolda Sumbar September 2021 lalu, capaian vaksinasi baru 16 persen dari minimal 70 persen yang ditargetkan.
"Melalui gerakan Sumbar Sadar Vaksin (Sumdarsin), target terus kita genjot, dan peningkatannya luar biasa. Semua ini tak terlepas dukungan semua pihak, termasuk media massa," ucap Teddy beberapa pekan lalu.
Diketahui, saat ini capaian vaksinasi di Sumbar berdasarkan data pada situs vaksin.kemenkes.go.id, Senin (7/2), dosis 1 sebanyak 3.609.173 jiwa (81,8 persen) dari target 4,4 juta jiwa. Dosis II sebanyak 2.234.948 jiwa (50,70 persen). Lalu, dosis III atau booster baru 42.591 jiwa (0,97 persen).
Fasilitasi Vaksinasi Jurnalis
Sinergisitas media massa dan Polda Sumbar tak sekadar mitra kerja. Lebih dari itu, Polda Sumbar juga mengajak awak media menyukseskan program nasional, yakni vaksinasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
Salah satunya, diakui wartawan senior, Zulnadi (63), yang ikut vaksinasi booster di Mapolda Sumbar pada, Kamis (3/2) lalu. Dia menilai program nasional vaksinasi yang dilakukan pemerintah bertujuan baik untuk kesehatan masyarakat.
"Vaksinasi yang dilakukan Polda Sumbar ini untuk menyukseskan program nasional, dan sebagai warga yang baik, kita wajib mengikuti anjuran pemerintah," tutur Zulnadi.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumbar ini tak menampik adanya pemberitaan 'miring' terkait vaksinasi. Mulai dari pemaksaan, razia di jalanan, serta beragam informasi hoaks yang menyebabkan masyarakat enggan divaksin.
"Padahal vaksinasi ini demi kesehatan kita juga, kenapa kita harus mengelak. Tidak mungkinlah pemerintah mau membunuh rakyatnya dengan vaksin," ujarnya.
Selain itu, Zulnadi juga mengakui sangat terbantu vaksinasi yang difasilitasi Polda Sumbar. Apalagi, fasilitasnya cukup, serta mengakar ke jajaran Polsek. Baginya hal ini memudahkan awak media untuk ikut vaksin tanpa harus antri terlalu lama.
"Kita apresiasi Polda Sumbar, yang semula capaian vaksin di Sumbar sangat rendah, sekarang sudah lebih dari 70 persen. Ayo masyarakat, kita sikapi anjuran pemerintah ini dengan baik, ini demi kesehatan kita bersama," himbaunya.
Begitu pula bagi Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Aidil Ichlas juga tak merasa khawatir untuk divaksin yang ketigakalinya (booster). Baginya, langkah ini cara aman untuk bisa terhindar dari serangan COVID-19.
Menurut Aidil, dia percaya vaksinasi ini, karena sesuai referensi pihak kesehatan. Artinya, apapun program kesehatan yang sudah menjadi konsumsi publik, pasti sudah melalu proses kajian manfaat atau efek sampingnya untuk masyarakat.
"Jadi tak mungkinlah pemerintah menjerumuskan masyarakatnya sendiri. Kita mengikuti referensi pihak kesehatan, selagi itu baik, kita ikuti," tutur Aidil.
Apalagi, sebut Aidil, kasus COVID-19 mulai meningkat. Terutama varian baru, Omicron yang sudah masuk ke Sumbar. Vaksinasi ini baginya cara aman, terutama untuk mengurangi risiko serangan COVID-19 dengan sistem kekebalan tubuh.
Aidil yang kini banyak menghabiskan waktu memproduksi konten-konten youtube ini, juga mengaku sangat terbantu adanya fasilitas vaksinasi booster untuk jurnalis di Mapolda Sumbar. Dia tak perlu antri lama, atau ke puskesmas untuk divaksinasi.
"Mobilitas wartawan itu tinggi, jadi memang penting vaksin. Saya sudah vaksin Sinovac dua kali Maret tahun lalu, sekarang yang ketiga kalinya vaksin Pfizer agar lengkap dan aman untuk memperkuat imuna tubuh," akunya saat ditemui.
Pernyataan serupa juga diungkapkan wartawan Harian Kompas, Yola Sastra ketika ikut vaksinasi booster di Mapolda Sumbar. Baginya, vaksinasi bagian dari ikhtiar untuk terhindar dari Covid-19, selain juga selalu mematuhi protokol kesehatan lainnya.
"Amit-amit jangan sampai kena. Kalau pun nanti tertular juga, paling tidak mengurangi risiko. Dari beberapa kasus, yang tertular setelah vaksin risikonya lebih ringan," ujar Yola.
Kendati begitu, dia mengaku tidak paranoid dengan isu Covid-19. Hanya saja, selain bentuk ikhtiar, baginya ikut vaksinasi juga meringankan beban tenaga kesehatan selama ini. Artinya, apabila telah vaksin setidaknya telah berkontribusi dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia.
"Menguatkan imun tubuh melalui vaksinasi ini cara ikhtiar saya. Miaalnya, kalau satu atau dua orang yang terpapar masih bisa diurus. Seandainya banyak orang kena Covid-19 gara-gara saya belum vaksin, itu merepotkan tenaga kesehatan. Jadi vaksin ini kontribusi bagi negara," imbuhnya.
Vaksinasi booster untuk jurnalis ini, juga sangat diapresiasi Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra. Herd Immunity bagi awak media ini sangat penting, sebab mobilitasnya sangat tinggi dan selalu bertemu banyak orang (nara sumber).
"Kita sangat apresiasi. Ini kita lakukan untuk meningkatkan herd immunity para kalangan jurnalis," kata Teddy melalui Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto di lokasi waktu itu.
Disampaikan Satake, vaksinasi booster untuk jurnalis ini diikuti sekitar 55 orang dari berbagai media, baik cetak, media online, maupun elektronik. Dia berharap, dengan vaksinasi booster ini, tingkat imunitas awak media di Sumbar lebih aman dari Covid-19.
Sementara di sisi lain, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesi (IPI), baru-baru ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dinilai semakin meningkat menjadi 80,2 persen. Angka itu tertinggi sejarah survei opini publik dalam 10 tahun terakhir.
Capaian ini bukti institusi Polri mulai menunjukkan sifat humanis, kendati belum 100 persen, dan masih banyak yang perlu dibenahi. Namun setidaknya, payung Bhayangkara ini mulai komitmen menuju Presisi, agar pelayanan kepolisian makin terpercaya.
