Jakarta, Gatra.com- Pembuat kebijakan dan pelaku bisnis di era digital ini memerlukan ketersediaan data yang bermanfaat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Untuk itu, Bank Indonesia mendorong beberapa lembaga internasional agar menyusun new Data Gaps Initiative (DGI) sebagai tindak lanjut program Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBGs).

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menjelaskan bahwa konsep new DGI mencakup empat area, yaitu perubahan iklim, informasi distribusi rumah tangga serta fintech dan data inklusi keuangan. Terakhir adalah akses ke sumber data pribadi dan data administratif.

"Bank Indonesia telah menggunakan kumpulan data granular, individual, dan data per transaksi guna melakukan analisis," kata Aida pada sesi kedua seminar bertajuk “Casual talks: Exploring New Data for Better Policy Making", Selasa (15/2).

Lebih lanjut, Aida juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2015, Bank Indonesia telah menginisiasi berbagai proyek Big Data Analytics. Terutama untuk menganalisis keterkaitan dalam sistem keuangan dan pembayaran, serta pada e-commerce dan teknologi keuangan (Fintech).

Sejalan dengan itu, IMF Senior Resident Representative for Indonesia, James P. Walsh mengonfirmasi bahwa Bank Indonesia telah memiliki akses data granular yang cukup komprehensif. Menurutnya, big data dan data granular dapat memperkirakan kebutuhan program publik yang diperlukan, termasuk mengukur efektivitasnya.

Sementara itu, Chief Economist BCA, David Sumual menyatakan bahwa data transaksi maupun atribut dan perilaku konsumen yang tersedia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan asesmen terkait kondisi ekonomi mikro dan makro.

"Big data bukan saja sumber daya, tapi bisa merubah bagaimana pasar beroperasi. Penting untuj masa depan karena ada peran penting menumbuhkan ekonomi," ungkap David.

Menyambung hal itu, Managing Director Gopay, Budi Gandasoebrata memaparkan, perusahaan berbasis data perlu mengedepankan penyusunan kebijakan berdasar data dan analitis. Penggunaan data real-time, arsitektur data yang kuat serta manajemen data yang mengutamakan privasi, keamanan dan ketahanan siber.

Penyelenggaraan kegiatan  ini dimaksudkan untuk mendorong perluasan data dan memanfaatkan metodologi baru untuk meningkatkan analisis ekonomi, yang menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kegiatan ekonomi.

Sebagai institusi pembuat kebijakan, Bank Indonesia memastikan penggunaan data statistik secara intensif untuk menyempurnakan perumusan kebijakan dalam mencapai tujuannya.

"Ada tiga prinsip terkait data, pertama sebagai infrastruktur tadi. Kedua yang paling penting bagaimana pemerintah dalam regulasi serta menggunakan integritas bagaimana buat ekosistem. Terakhir tim data yang membuat team kuat," ungkap Budi.