Jakarta, Gatra.com- Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (16/2) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan bahwa tema yang diusung pemerintah pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 serta Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

“Pemulihan ekonomi harus didasarkan pada produktivitas yang tinggi sehingga temanya memang masalah produktivitas. Produktivitas yang tinggi hanya bisa muncul dari perbaikan dari SDM (sumber daya manusia), infrastruktur dan kualitas birokrasi serta regulasi,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dikutip dari setkab.go.id, Kamis (17/2).

Menkeu menambahkan, pemerintah juga mengidentifikasi pusat-pusat atau tren baru dari pertumbuhan ekonomi di berbagai aspek. Pertama, yang berasal dari pola hidup normal baru sesudah pandemi, terutama berbasis kesehatan.

“Reformasi di bidang kesehatan akan menjadi sangat penting, baik itu menyangkut industri alat kesehatan maupun dari sisi penyelenggaraan jasa kesehatan yang sangat penting untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Kedua, reformasi di bidang investasi dan perdagangan. “Transformasi di sektor manufaktur, baik itu industri mesin, elektronik, alat komunikasi, kimia, dan hilirisasi mineral menjadi sangat penting untuk menjadi roda atau lokomotif bagi pemulihan ekonomi,” ujar Menkeu.

Ketiga, peningkatan kesadaran akan ekonomi hijau. Menkeu menyampaikan, nilai ekonomi yang berasal dari karbon dan teknologi energi terbarukan akan diandalkan menjadi sumber pertumbuhan yang baru.

“Ini yang akan didukung oleh APBN untuk tahun 2023, di mana kita berharap pertumbuhan ekonomi tadi seperti disampaikan, ada dalam range 5,3-5,9%,’ tandasnya.

Terkait hal yang harus diwaspadai, Menkeu menekankan mengenai lonjakan inflasi dunia, terutama di negara-negara maju. “Ini akan memberikan dampak spillover atau rambatan yang harus diwaspadai," ungkapnya.

Dalam hal ini adalah dalam bentuk capital flow yang akan mengalami pengaruh negatif dari kenaikan suku bunga. Serta dari sisi yield atau imbal hasil dari surat berharga yang tentu akan mendorong dalam hal ini biaya untuk surat utang negara.

Tak hanya di negara maju, peningkatan inflasi juga terjadi di sejumlah negara berkembang. “Kenaikan inflasi yang tinggi tentu akan bisa mengancam proses pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat tentu akan tergerus. Ini yang akan diwaspadai,” pungkasnya.