Jakarta, Gatra.com- Saat ini cakupan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap atau dosis kedua di Indonesia sudah hampir mencapai angka 70 persen (69,36 persen), dari sasaran vaksinasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers bertemakan "Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia per 1 Maret 2022", yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube BNPB Indonesia pada Selasa, (1/3). "Angka ini sudah tergolong tinggi," ucap dia.

Wiku mengatakan namun mengingat adanya telaah kekebalan komunitas yang sudah dilakukan, Indonesia masih harus terus meningkatkan cakupan vaksin booster atau dosis lanjutan. "Sebab, kekebalan komunitas harus dipastikan tetap tinggi meskipun cakupan vaksinasi sudah memadai," kata Wiku.

Kemudian vaksinasi Covid-19 dosis pertama di Tanah Air telah mencapai angka 91,70 persen. Sementara dari sisi kapasitas kesehatan, tutur dia, saat ini Indonesia memiliki 57.892 fasilitas isolasi yang tercatat oleh Komando Daerah Militer (Kodam) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh daerah.

Di samping itu, Wiku menyebut per tanggal 28 Februari 2022, terdapat pula 100.490 untuk ketersediaan tempat tidur, isolasi, dan Intensive Care Unit (ICU). Per tanggal 22 Februari 2022, Indonesia juga memiliki 985 laboratorium pemeriksa Covid-19 yang tercatat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes).

"Angka ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan kesiapan kapasitas Indonesia pada masa awal pandemi," dia mengungkapkan.

Wiku memohon kepada kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota, untuk terus memonitor daerahnya masing-masing. Selain itu, cakupan vaksinasi dosis yang sedikit lagi mencapai 70 persen, harus terus ditingkatkan semaksimal mungkin dan juga terus mengejar cakupan vaksin booster.

Kepada masyarakat, tutur dia, mohon segera melakukan vaksinasi dosis kedua bagi yang belum melakukannya. "Terus tingkatkan pengawasan protokol kesehatan di fasilitas publik maupun di tingkat terkecil yaitu desa atau kelurahan, melalui pembentukan dan kinerja posko [pos komando] PPKM [Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat] mikro," ucap Wiku.