Jakarta, Gatra.com – Wacana penundaan pemilu dan perpanjagan masa jabatan presiden masih menjadi perbincangan hangat di ruang publik belakangan ini. Isu makin memanas tatkala elit pemerintah dan nama Presiden Joko Widodo ikut terseret arus wacana ini.

Presiden Jokowi diduga menyetujui kehendak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang ingin melakukan konsolidasi dengan petinggi partai politik (parpol) untuk menyuarakan ke publik satu sikap mendukung penundaan pemilu.

Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Faldo Maldini, menyatakan bahwa pemerintah tak ada campur tangan sama sekali terkait bergulirnya isu ini di publik.

“Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret,” kata Faldo kepada Gatra.com melalui pesan teks, Jumat, (4/3).

Faldo justru menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengurusi pandemi Covid-19 yang belum lenyap. Dampak ekonomi akibat wabah pun, katanya, masih menjadi prioritas pemerintah, termasuk upaya membuka lapangan kerja berkualitas.

Politisi Partai Solidiritas Indonesia (PSI) INI juga menyebut bahwa Presiden Jokowi sedang fokus terhadap transformasi besar, yaitu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Dengan demikian, katanya, pemerintah tak punya waktu untuk mengurusi wacana penundaan pemilu.

Faldo mengklaim kalau deklarasi dukungan wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi dari partai politik dan pemerintah tidak tahu-menahu soal tersebut. Walau demikian, kabar adanya persetujuan Jokowi mengenai isu ini masih menjadi bola liar di publik. Ditanya kebenaran terkait hal ini, Faldo tidak merespons.