Kupang, Gatra.com - Klaim dapat iizin dari Presiden Jokowi, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan akan pukul Bupati dan Walikota yang tidak serius bekerja untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan.
“Saya minta para Bupati dan Walikota untuk bekerja keras menurunkan angka stunting dan kemiskinan. Jangan sekedar bicara dalam rapat akan mampu, akan mampu turunkan. Ingat, kalau stunting dan kemiskinan tidak turun –turun, soal urusan kalian mau bunuh saya itu lain. Tetapi saya akan pukul duluan Bupati atau Walikota yang tidak serius bekerja,” tegas Viktor Bungtilu Laiskodat saat berbicara pada acara Sosialisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (Pasti) di Hotel Aston Kupang, Jumat (4/3/202).
Karena itu lanjut Laiskodat agar para Bupati dan Walikota tidak asal membuat pernyataan akan menurunkan angka stunting dan kemiskinan tetapi hasilnya nol.
“Saat kunjungan Presiden Jokwi ke Sumba tahun lalu, beliau tekankan untuk turunkan angka stunting dan kemiskinan. Saat itu saya minta izin Presiden umpamanya sudah kalau tidak bisa diajar lagi, saya pukul pak Presiden. Jawaban beliau saat itu, kalau begitu perlu juga,” jelas Laiskodat.
Karena itu Laiskodat mengatakan jika rapat penurunan stunting seperti yang digelar saat ini jika tidak mampu menurunkan angka stunting di daerah sangat disayangkan.
“Dana yang dikucurkan dari BKKBN untuk sosialisasi saat ini cukup besar Rp 200 Juta. Sangat disayangkan jika anggaran sebesar ini mubazir. Hanya untuk sekedar rapat, sosialisasi tetapi hasil akhirnya tidak memadai. Ini sangat disesalkan. Sangat memalukan ada 15 Kabupaten di NTT yang masuk kategori merah karena angka stuntingnya tinggi,” katanya.
Lebih lanjut Laiskodat menyebutkan saat ini prevalensi stunting pada 15 Kabupaten di NTT di atas 30 pesen. “ Ini tidak bisa dibiarkan. Supaya Bupati atau Walikota tidak kena pukul harus berusaha turunkan sampai angka 12 persen,” kata Laiskodat
Penegasan Laiskodat ini karena Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu dari 12 Provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi stunting tertinggi sehingga ini menjadi fokus utama dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Khusus untuk NTT ada 15 Kabupaten masuk kategori merah karena angka stunting dan kemiskinannya masih tinggi.
Ke 15 Kabupaten yang masih kategori merah adalah, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka.
“Bahkan Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen. Ini sangat disayanagkan ,” katanya
