Depok, Gatra.com – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mempunyai strategi untuk mendukung pengamanan siber smart city Ibu Kota Baru (IKN) Indonesia di Kalimatan Timur (Kaltim).

Terkait itu, kata Kepala BSSN, Letjen. TNI (Purn) Hinsa Siburian, dalam konferensi pers di Kantor BSSN, Sawangan Depok, Jawa Barat (Jabar), pada Senin (7/3), pihaknya bersama kementerian terus mempersiapkan hal-hal mendasar untuk pengamanan siber IKN sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Sebagai contoh, saat ini Pusat Pengembangan SDM BSSN telah memiliki simulator keamanan siber smart city yang digunakan sebagai sarana pelatihan keamanan siber bagi SDM Keamanan Siber dan Sandi guna mempersiapkan pengamanan siber IKN.

Hinsa menjelaskan, BSSN mulai tahun ini telah menyiapkan pelatihan bagi para ASN yang akan dikirim ke Kaltim untuk mengamankan atau mengawaki bagian keamanan siber IKN.

“Mengawaki siber security-nya kita akan latih mereka di Sentul karena kita punya prasarananya, tetapi bisa juga online,” ucapnya.

Menurutnya, penyiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mengamankan siber IKN harus dimulai dan tidak bisa menunggu pembangunan fisik selesai. “Ini harus simultan. Perangkat teknologinya kita koordinasi Bappenas karena menyangkut anggaran,” katanya.

Sedangkan terkait pemotongan anggaran untuk BSSN sehingga tahun ini hanya mendapat sekitar Rp500 miliar, Hinsa menyampaikan, pihaknya sangat memahami karena APBN tersedot pada penanganan pandemi Covid-19.

“Masalah anggaran ini msalah nasional, hampir semua kementerian juga menyesuaikan. Tentunya kita bagian pemerintah bisa memahami bagaimana kondisi dengan anggaran yang diberikan ini,” katanya.

Menurutnya, BSSN mempunyai 3 hal yang menjadi fokus pembangunan badan siber, yakni peningkatan kualitas SDM, tata kelola, dan teknologi. Biasanya, terkait pembangunan teknologi ini relatif sangat mahal.

“Strategi kita dengan keterbatasan anggaran, kita fokus bangun SDM, bangun juga tata kelola. Artinya, [untuk tata kelola] kita belum mempunyai UU. Kita kejar terus. Kita juga lihat dinamika perkembangan ekonomi nasional. Kita juga ke Bappenas mungkin ada anggaran lain,” katanya.