Purworejo, Gatra.com - Perlakuan dan perhatian pemerintah untuk warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dirasa sudah over dosis. Bantuan sosial dan bentuk perhatian lain semua dipusatkan di desa yang pernah jadi trending topic pasca ricuh dengan aparat pada tanggal 8 Februari 2022 silam.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Muhammad Abdullah. Ia mengatakan bahwa seolah-olah masalah Bendungan Bener hanya ada di Desa Wadas.

"Kita ingin persoalan di Wadas biar diclear-kan warga setempat. Pihak yang tidak ada kaitan langsung, kami harap tidak melibatian diri secara langsung. Biarkan masyarakat sana yang menentukan. Saya yakin jika warga sendiri yang menentukan, justru akan lebih jernih pemikirannya," kata Abdullah usai jumpa pers di BPN Purworejo, Selasa (8/3).

Ia meyakini, dengan cara kekeluargaan tanpa campur tangan pihak-pihak luar, akan lebih baik. Mengenai statemen pemerintah yang akan membayarkan uang ganti rugi (UGR) seminggu sebelum Lebaran tahun 2022, politisi Partai Nasdem ini berharap agar pemerintah konsisten.

"Perhatian pemerintah pada satu sisi bagi warga Wadas bagus, tapi bagi masyarakat lain akan ada kecemburuan. Seolah-olah masalah Bendungan Bener hanya ada di Wadas. Pejabat harus punya kearifan dan pandangan jauh ke depan, semua masyarakat harus diperlakukan sama. Masyarakat terdampak tapak bendung masih banyak, 500-an bidang yang sudah musyarwarah belum menerima UGR," tandasnya.

Sementara itu, Wakapolres Purworejo, Kompol Asep Supiyanto saat ditanya kesiapan pihaknya jika diminta membantu mengeliminir warga luar Wadas mengaku siap melindungi dan menegakkan hukum.

"Prinsipnya sesuai tupoksi Polri bertugas menjaga Kamtibmas, dalam rangka melindungi, mengayomi dan menegakkan hukum. Selama itu berkaitan dengan tupoksi, kita laksanakan," kata Kompol Asep yang hadir dalam jumpa pers.