Jakarta, Gatra.com- Perempuan Indonesia harus terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri, terutama mengenai peran kepemimpinan. Hal itu penting guna mengatasi stereotip yang kerap melekat pada perempuan.

Jika tidak memiliki kompetensi dan kualitas, maka hal ini akan berdampak pada reputasi perempuan yang kerap dianggap tidak kompeten di suatu bidang. Demikian hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam webinar webinar Women Leaders Forum (WLF) 2022: “Achieving an Equal Future", Selasa (8/3).

“Jadi, you have to establish your leadership (kamu harus memunculkan kepemimpinannya-red), bahwa being a woman tidak menjadi faktor yang ‘mendiskon’ kepemimpinan kita, tapi menjadi sesuatu yang bahkan kuat – dan itu harus dibuktikan," jelasnya.

Perempuan, lanjut Sri Mulyani apabila dipercaya memegang suatu jabatan, maka harus dapat membuktikan bahwa mereka pantas berada di posisi tersebut. "Karena tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana membuat institusi yang kita pimpin bekerja sesuai fungsinya,” jelasnya.

Selain itu, menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang mengarusutamakan kesetaraan gender menjadi salah satu kunci penting untuk menumbuhkan lebih banyak pemimpin perempuan. Hal inilah yang menjadi salah satu komitmen penting dari Unilever Indonesia.

Presiden Direktur PT Unilever IndonesiaTbk, Ira Noviarti menjelaskan, Unilever Indonesia terus melakukan penguatan komitmen dan kemitraan untuk menciptakan kesetaraan gender di seluruh value chain perusahaan. Sejalan dengan salah satu pilar keberlanjutan dalam strategi ‘The Unilever Compass’, yaitu berkontribusi pada dunia yang lebih adil dan inklusif.

"Tidak hanya itu, upaya untuk mendobrak bias gender juga dilakukan Unilever Indonesia melalui kampanye yang diusung oleh sejumlah brand  guna menciptakan iklim kesetaraan gender yang lebih luas di tengah masyarakat,” papar Chair dari Women in Business Action Council, Presidensi B20 Indonesia (B20 WiBAC) tersebut.

Khususnya dalam hal menghilangkan hambatan dan menciptakan peluang yang sama bagi perempuan. Salah satu contohnya adalah mengedepankan keseimbangan gender di ruang lingkup perusahaan.

"Saat ini, 5 dari 9 Board of Directors kami adalah perempuan, sementara di level senior leader berikutnya kami juga sudah mencapai prosentase hampir 50% perempuan,” lanjut Ira. 

Semangat ini sejalan dengan yang diperjuangkan oleh B20 WiBAC untuk mendorong representasi kepemimpinan perempuan. Sebagai gambaran, data yang dikumpulkan B20 WiBAC menunjukan bahwa sampai Maret 2021 posisi Board of Directors rata-rata diduduki hanya 25,5% perempuan.

Sementara hanya 7% dari perusahaan-perusahaan dalam Russell Index 3000 yang memiliki dewan direksi yang seimbang secara gender. Untuk itu, Ira menambahkan, B20 WiBAC akan mencoba memformulasi rekomendasi-rekomendasi strategis untuk menjawab dua tantangan.

Pertama adalah berkaitan dengan langkah-langkah paling efektif yang dapat diambil pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengakselerasi transformasi budaya dab kebijakan di lingkungan kerja untuk mendorong peluang yang lebih besar bagi perempuan. Kedua pelatihan dan pengembangan kepemimpinan seperti apa yang dapat secara signifikan mendorong kemajuan perempuan di tempat kerja.

Kedua tantangan ini akan diamati dan ditindaklanjuti secara struktural, sambil memastikan bahwa agenda yang disampaikan dapat dilanjutkan oleh negara-negara penanggung jawab Presidensi B20 selanjutnya. Pada akhirnya, diharapkan akan tercipta sebuah support system yang sustainable bagi perempuan-perempuan yang ingin melangkah lebih maju.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM menjelaskan, ketimpangan gender merupakan persoalan yang sudah ada dari generasi ke generasi.  Sehingga membutuhkan waktu panjang untuk memperbaiki hal tersebut.

Pandemi Covid-19 pun semakin menunjukkan adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, salah satunya ditunjukkan oleh laporan Global Gender Gap Index 2021, yang menempatkan Australia berada di nomor 50 dari 156 negara.

"Pemerintah Australia mengakui ada ketimpangan dalam keterlibatan perempuan dan juga masalah di tempat kerja. Ada juga masalah kehilangan pekerjaan, karena biasanya perempuan bekerja di dalam sektor informal," jelasnya.

Menurutnya, perlu untuk terus mencari jalan keluar agar  memecahkan masalah tersebut. Termasuk terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memberikan kepemimpinan serta advokasi yang kuat dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

"Concern yang kami miliki untuk Indonesia adalah bagaimana kita bisa mencapai pemberdayaan perempuan tanpa harus terkena dengan isu-isu yang ada, serta bagaimana perempuan dapat terlibat dalam pembuatan keputusan dan yang lainnya,” jelas Penny.