Jakarta, Gatra.com – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas dengan ramainya wacana penundaan pemilu 2024. Oleh sebab itu, Benny mengatakan Partai Demokrat mendesak agar Presiden memberikan jawaban yang tegas.

"Jawaban yang disampaikan beliau sekarang ini masih 50:50," kata Benny dalam diskusi daring bertajuk Tunda PEMILU vs Tunda IKN: Rakyat Pilih Mana?, Rabu (9/3).

Menurut Benny, opsi untuk menolak penundaan pemilu merupakan harga mati. Pasalnya, dalam konstitusi sudah jelas bahwa jabatan presiden hanya dua kali dengan durasi lima tahun per periode. Jika itu dilanggar, dapat dipastikan merupakan pelanggaran konstitusi.

"Itu sumpah presiden saya baca lagi dalam konstitusi setia pada konstitusi," ujarnya.

Lebih lanjut, Benny menegaskan jika ada desakkan dari masyarakat untuk memperpanjang masa jabatan, presiden harus dengan tegas menolaknya. Menurutmya pembahasan tiga periode merupakan pencederaan demokrasi.

"Kalau rakyat ingin Pak Jokowi tiga periode atau perpanjang masa jabatan harus menolak karena sudah ada konstitusi yang ditetapkan sebelumnya bahwa jabatannya hanya dua periode dan dia setia untuk itu," ungkap anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Diskursus penundaan Pemilu diusulkan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan diamini oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Mereka menyuarakan beragam alasan untuk menunda Pemilu, mulai dari situasi perekonomian negara sedang sulit dan beberapa implikasi lainya, pendemi yang sedang merebak dan belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, rakyat masih menghendaki Jokowi melanjutkan kepemimpinan, sehingga sekelompok masyarakat ada yang meminta diperpanjang tiga periode, dan yang terakhir soal invasi Rusia vs Ukraina.