Palembang, Gatra.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), berkomitmen mempercepat penurunan angka stunting pada anak di wilayahnya. Pemprov mendorong peran Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) yang dibutuhkan dalam mengedukasi masyarakat.
“Apalagi, 30 tahun lagi Indonesia termasuk Sumsel mendapatkan bonus demografi. Ini harus dimanfaatkan dengan baik, sehingga tingkat perekonomian negara ini lebih meningkat. Jadi, generasi penerus ini harus disiapkan dari sekarang,” ujarnya usai membuka Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2022 di Ballroom Hotel Harper Palembang, Kamis (10/3).
Menurutnya, upaya penurunan angka stunting itu memang harus serius dan konsisten dijalankan. Terlebih, pemerintah sendiri menargetkan angka stunting harus turun lebih dari tiga persen setiap tahunnya, sehingga pada 2024 mendatang penurunan prevalensi stunting dari 27,67 persen menjadi 14 persen.
“Kita serius dengan persoalan stunting ini. Ini tentunya merupakan tugas bersama,” katanya.
Dikatakannya, upaya penurunan angka stunting juga harus dilakukan sejak dini. Artinya, mengatasi stunting itu bukan dilakukan setelah terjadi, namun harus dilakukan deteksi sejak awal sebelum bayi tersebut lahir. Bahkan, upaya pencegahan stunting itu dapat dilakukan saat pernikahan masih dalam tahap rencana, sehingga kelak bayi yang akan lahir tidak terjadi stunting.
Dijelaskannya, stunting pada anak dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya akibat calon ibu yang akan melahirkan bayi menderita anemia atau kurang darah. “Saat ini sekitar 50 wanita muda menderita anemia. Ini berakibat terjadinya stunting,” ujarnya.
Hal itu terjadi, sambungnya, akibat gaya hidup kurang sehat yang dilakukan masyarakat khususnya para wanita muda, seperti pola makan yang tak bergizi. Karena itu, masyarakat harus meningkatkan perilaku hidup sehat khususnya soal makanan bergizi agar nantinya bayi yang dilahirkan terhindar dari stunting.
“Karena itu, peran Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana atau IPeKB ini juga diperlukan dalam mengedukasi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKN Sumsel, Mediheryanto, mengatakan pada rakerda tersebut dilakukan untuk menentukan strategi percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumsel.
“Kita memang membutuhkan strategi dalam percepatan penurunan stunting ini. Rakerda ini juga untuk membangun komitmen mitra kerja, sehingga upaya itu terwujud,” katanya.
