Jakarta, Gatra.com - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) telah menyampaikan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kemarin, hari Rabu, 9 Maret 2022 dengan nomor surat 001/Ist/DPP APSI/I/2020. Surat terbuka ini ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPSI Sudaryono dan Sekretaris Jenderal DPP APPSI, Mujiburohman.
"Kami kirimkan secara terbuka dan kami tembusi ke beberapa instansi pengampu kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia," tutur Ketua Umum DPP APPSI, Sudaryono, via Zoom dalam press conference pada Kamis, (10/5).
Di dalam surat terbuka itu, kata dia, mereka melaporkan bahwa kondisi pasar rakyat atau tradisional pada saat ini masih belum pulih walaupun berangsur-angsur membaik, namun masih berat untuk memenuhi nafkah keluarga para pedagang sehari-hari. "Laporan beberapa minggu terakhir, yang kami terima dari anggota kami pedagang pasar tradisional, mereka kesulitan untuk belanja minyak goreng yang dapat dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Sudaryono sambil membacakan surat terbuka tersebut.
Dia menuturkan, APPSI sangat mengapresiasi setinggi-tingginya program pemerintah dalam menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang dijual kepada masyarakat, yang sudah diberlakukan sejak 1 Februari 2022. Sehingga harga jual minyak goreng curah yang ditetapkan menjadi Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana menjadi Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter.
"Hal ini adalah wujud nyata keperdulian Bapak Presiden terkait terhadap kondisi rakyat kecil yang dihimpit kesulitan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 dan melambungnya harga beberapa kebutuhan pokok. Namun kami sangat menyayangkan, implementasi atas kebijakan yang baik tersebut, kami rasakan tidak adil dan tidak merata," kata dia.
Sudaryono menjelaskan, ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya dijual di ritel modern di awalnya, sementara di pasar rakyat tidak atau belum jelas kebijakannya sampai sekarang. Kedua, pemerintah telah memprioritaskan dan mendahulukan distribusi minyak goreng yang diatur oleh pemerintah melalui ritel modern. "Jelas tidak adil bagi pedagang pasar rakyat atau pedagang tradisional, karena banyak pelanggan pasar tradisional yang akhirnya belanja ke ritel modern. Hal ini tentu menguntungkan pasar modern dan merugikan pasar tradisional," ucap dia.
Pada saat kebijakan diberlakukan, ujar Sudaryono, stok minyak goreng pedagang pasar masih banyak dan tidak laku dijual karena belanja sebelumnya sudah mahal yakni seharga Rp17.000-19.000 per liter. Dan harga jual masih di angka Rp19.000-21.000 per liter. "Pedagang pasar tradisional selalu menjadi pihak yang dipersalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi. Sementara ketika ada program subsidi, program dari pemerintah, pedagang tradisional tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal," dia mengungkapkan.
Sudaryono mengatakan APPSI dan pedagang tradisional menyatakan diri siap untuk terlibat dan dilibatkan, serta menyukseskan program-program kerakyatan pemerintah dalam pelaksanaan distribusi minyak goreng dan juga distribusi kebutuhan pokok penting lainnya. Pelibatan pedagang pasar tradisional dalam menjual minyak goreng dan komoditi penting lainnya, akan membantu percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara sesuai dengan program-program Jokowi.
"Dengan adanya komoditi minyak goreng murah yang dijual di pasar-pasar tradisional, tentu akan memberikan dampak terhadap meningkatnya peredaran uang di masyarakat tingkat bawah, akibat dari peningkatan transaksi perdagangan di pasar tradisional yang kita ketahui bersama masih menjadi pusat perdagangan rakyat," kata dia.
Masih dalam surat terbuka ini, Sudaryono mengatakan bahwasanya pedagang di pasar tradisional juga ingin berpartisipasi menjaga stabilitas harga, dengan diberikan akses belanja minyak goreng untuk dijual sesuai ketentuan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendahulukan dan memprioritaskan ritel modern dalam menjual minyak goreng dan kebutuhan pokok penting lainnya, maka pedagang tradisional beranggapan pemerintah memiliki kecenderungan lebih berpihak kepada ritel modern dibandingkan dengan pasar tradisional.
"Dengan tidak dilibatkannya secara aktif pedagang tradisional dalam menyalurkan dan atau menjual komoditi bersubsidi atau komoditi yang diatur oleh pemerintah, kami mengganggap bahwa itu menunjukkan pemerintah kalah dengan swasta. Pasar tradisional ini jumlahnya lebih kurang 16 ribu pasar di seluruh Indonesia dan menghidupi sekitar 16 juta pedagang yang berjualan di pasar-pasar tradisional," ucap dia.
Sudaryono menyebut fungsi pembinaan pasar dan pedagang tradisional seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah di semua lapisan. Mulai dari pemerintah pusat, sampai dengan pemerintah di level paling bawah yaitu pemerintah desa. Di samping itu, ia membenarkan pada saat ini mereka diajak dan dilibatkan oleh ID Food selaku holding pangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk mendistribusikan minyak goreng ke pasar-pasar di seluruh Indonesia.
Namun, masih banyak sekali pasar yang belum mendapatkan akses barang dengan kuantitas yang dibutuhkan. "Sehingga, sampai saat ini kami pedagang pasar tradisional masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah," tutur Sudaryono.
"Jika dalam penjualan komoditi, pemerintah tidak melibatkan pedagang pasar, kami khawatir akan menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh jutaan pedagang pasar di seluruh Indonesia," dia menambahkan.
Selain itu, Sudaryono mengatakan APPSI memohon kepada Jokowi untuk mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata, secara proporsional antara ritel modern dan pasar tradisional. Sehingga tercipta pasar yang kondusif.
"Kami dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia sangat yakin Bapak Presiden Republik Indonesia sangat perduli terhadap nasib rakyat kecil yang saat ini sedang berjuang dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit. Dan kami percaya, Bapak Presiden Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang bijak untuk kebaikan bersama, kebaikan rakyat, dan kebaikan negara kita," kata dia sambil menutup pembacaan surat terbuka dari APPSI untuk Jokowi.
