Home Nasional G20 EMPOWER Presidensi Indonesia Dorong Pemberdayaan Perempuan di Sektor Swasta & Publik

G20 EMPOWER Presidensi Indonesia Dorong Pemberdayaan Perempuan di Sektor Swasta & Publik

Jakarta, Gatra.com- Kementerian PPPA bersama dengan XL Axiata dan IWAPI menjadi focal point dalam mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam dunia usaha melalui G20 EMPOWER. Melalui aliansi ini Indonesia ingin mempromosikan praktik baik dari perusahaan maupun pemerintah dalam mendorong kepemimpinan perempuan.

Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Indra Gunawan menyatakan bahwa G20 EMPOWER merupakan upaya perwujudan keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan, baik itu di sektor swasta maupun publik. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus Kementerian PPPA yaitu untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha perempuan untuk terus berperan aktif, termasuk menjadi mitra Kementerian PPPA.

“Dengan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan keberpihakan atas kebijakan-kebijakan perusahaan, diharapkan posisi dan peran perempuan dapat semakin terlindungi dan terfasilitasi," ungkap Indra dalam konferensi pers virtualnya, Jumat (11/3).

Indonesia juga telah memiliki advocate dari sektor privat yang terlibat dalam mempromosikan peran kepemimpinan yang berperspektif gender dalam perusahaan.Upaya ini tertuang di dalam tiga isu prioritas yang diusung G20 EMPOWER.

Pertama, meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pencapaian Key Performance Indicator (KPI) untuk peningkatkan peran perempuan. Kedua, mendorong peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah milik perempuan sebagai penggerak ekonomi. Ketiga, membangung dan meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan.

"Upaya-upaya untuk peningkatkan pemberdayaan perempuan dan keterwakilan perempuan ini juga dapat semakin ditingkatkan dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Selain itu, kami juga akan menggandeng teman-teman pelaku dan penggerak usaha perempuan untuk terlibat di dalam inisiasi ini, yang akan menjadi bagian dari advocate G20 EMPOWER," jelas Indra

Sementara itu,  Chair G20 EMPOWER, Yessie D. Yosetya mengatakan, hingga saat ini, kita dihadapkan dengan begitu banyak situasi dan paradigma yang tidak proporsional bagi perempuan, baik itu di sektor swasta maupun publik sendiri.

Secara global, memang terjadi peningkatan setiap tahunnya untuk keterwakilan perempuan pada level pengambil keputusan di sektor swasta maupun publik. Tetapi belum cukup memberdayakan perempuan sendiri.

"Untuk itulah, kita memerlukan indikator, perencanaan, hingga aktivitas terukur yang bisa mendorong percepatan keberhasilan pemberdayaan perempuan,” ungkap Yessie.

Lima indikator pengukur KPI yang telah ditetapkan pada G20 EMPOWER adalah pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja di semua level. Prosentase perempuan yang dipromosikan dalam posisi tertentu, total kesenjangan renumerasi upah atau gaji (gender pay-gap).

Juga prosentasi perempuan dalam jajaran Direksi perusahaan dan prosentase perempuan terkait pekerjaan teknis (terutama dalam isu STEM dan male dominated industries). Kelima indikator ini ditargetkan dapat tercapai 100% di seluruh negara anggota G20 pada tahun 2025 yang akan datang.

Co-Chair G20 EMPOWER, Rinawati Prihatiningsih menambahkan bahwa kegiatan G20 EMPOWER di tahun 2022 terdiri dari tiga perundingan atau plenary khusus untuk para delegasi G20. Diawali dengan Initial Meeting di bulan Januari.

Kemudian, ada empat kali co-chair meeting. Empat kali side event untuk umum dan para pemangku kepentingan yang terdiri dari Program Ciptakan Tempat Kerja yang Lebih Aman, Peranan Perempuan dalam UKM di Revitalisasi Ekonomi, Membangun Kembali Produktifitas Perempuan pasca Forum.

"Kemudian tiga kali capacity building untuk para G20 EMPOWER advocates dan POC. Serta dua bazaar UKM dan fieldtrip; delapan webinar, sebelum handover Keketuaan G20 Indonesia ke India di bulan November,” ungkapnya.

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari G20 EMPOWER nantinya diharapkan dapat menghasilkan implementasi terbaik yang diberlakukan di sektor swasta dan publik. Lebih jauh, memudahkan negara anggota G20 untuk memonitor implementasi KPI tersebut serta mendorong percepatan pencapaian target agar semakin banyak perempuan yang memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan.

COMMENTS

LEAVE A COMMENTS