Yogyakarta, Gatra.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Kereta Api Indonesia (KAI) ke depan menangani Mass Rapid Transit (MRT), Kereta Cepat dan sebagainya. Kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi ujian utama bagi KAI.
"Angkutan kereta api (KA) adalah satu angkutan yang merupakan keniscayaan. Kita harus memikirkan angkutan KA menjadi angker pemberatan antar kota dan dalam kota,” kata Budi usai mengunjungi Balai Yasa di Yogyakarta, Sabtu (12/3).
Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah kelola Daerah Operasional (Daop) 6, lanjutnya, adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kereta api yang melayani Jogja-Solo serta merencanakan perjalanan sampai Madiun- Kutoarjo.
Dinilai excellent, PT KAI diminta mampu mewujudkan inisiatif Presiden Joko Widodo yang mencanangkan MRT. Budi mengakui, meski saat ini Indonesia masih belajar, namun kedepan KAI harus bisa mengelola dan menangani MRT, Kereta Cepat dan lainnya.
“Kita sudah menyiapkan MRT yang nantinya akan melayani rute Padalarang-Cimahi-Kota Bandung. Meski tidak baru, di sini kereta lama yang kita relokasi tetap dihasilkan dengan kualifikasi bagus,” jelasnya.
Tantangan lainnya yang harus dihadapi oleh Dirjen Perkeretaapian maupun Dirut KAI adalah memastikan KA cepat Jakarta-Bandung berjalan dengan baik dan mulus.
Sebagai salah satu bengkel kereta api terbaik di ASIA, Budi mengatakan Balai Yasa telah menetapkan keselamatan dalam pekerjaan sebagai nomor satu. Ini bukti Dirjen dan Dirut bekerja dengan sungguh-sungguh. Artinya, keselamatan adalah nomor satu. Enam tahun sekali, rangkaian kereta yang terdiri dari gerbong maupun lokomotifnya mendapatkan perawatan di sini.
“Saya percaya Balai Yasa dengan semangat baru dan modern akan mampu meningkatkan kemampuan adik-adik yang belajar di sini. Kemajuan teknologi modern menurut saya akan menyejajarkan teknologi perkeretaapian Indonesia dengan dunia,” tutupnya.
Terkait dengan persiapan KAI menjelang lebaran nanti, juru bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dan berdiskusi dengan lintas sektoral. Ia meminta semua pihak menunggu hasilnya.
“Seperti masa pandemi, mobilitas di masa Ramadhan dan Lebaran tidak semata-mata masalah transportasi, tetapi aspek kesehatan. Kita akan berkoordinasi dengan penentu status PPKM. Kita tunggu meskipun sudah di relaksasi, namun prokes tetap diberlakukan ketat,” imbuhnya.
