Palembang, Gatra.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di provinsi maupun kabupaten dan kota untuk melakukan percepatan dalam merealisasikan anggaran. Terutama, perangkat daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam menunjang pencapaian prioritas pembangunan Sumsel 2022.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Mawardi Yahya, meminta perangkat daerah di wilayahnya untuk memperhatikan beberapa hal dalam rangka pelaksanaan anggaran 2022 ini. Salah satunya seperti percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang, dapat dilakukan segera setelah penerimaan DIPA.

“Percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa bisa dilakukan dengan mempercepat pembahasan rencana kegiatan DAK Fisik, dan persiapan pengusunan APBDesa serta penetapn pejabat bendahara. Kalau terdapat perubahan agar bisa dimulai proses penetapannya pada kesempatan pertama,” ujarnya, Rabu (16/3).

Mengenai evaluasi Realisasi APBD, APBN dan DAK Fisik Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, lanjutnya, pada tahun lalu telah dilewati. Kendati masih dilanda pandemi virus corona atau Covid-19, namun semua pihak harus bertahan dan maju terus ke depan.

“Dalam rangka persiapan dan perencanaan pembangunan ke depan juga tentunya perlu menoleh ke belakang melihat hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan,” katanya.

Dikatakannya, hasil pelaksanaan pembangunan Sumsel dicerminkan oleh realisasi hasil pelaksanaan anggaran APBD, APBN dan DAK di Provinsi Sumsel. “APBD Sumsel tahun anggaran 2021 sesuai dengan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) per 31 Desember 2021 sebesar Rp11,41 triliun,” ujarnya.

Dirincikannya, belanja daerah ini terdiri dari belanja operasional Rp5,83 triliun dengan realisasi keuangan sebesar 92,02 persen. Kemudian belanja modal Rp2,19 triliun dengan realisasi keuangan sebesar 83,82 persen serta belanja tidak terduga Rp15 miliar dengan realisasi keuangan 93,70 persen dan belanja transfer Rp3,37 triliun dengan realisasi keuangan 84,32 persen.

Dari alokasi anggaran belanja tersebut, lanjutnya, perangkat daerah penerima alokasi tertinggi adalah BPKAD sebesar Rp3,51 triliun, lalu Dinas Pendidikan sebesar Rp3,35 triliun dan Dinas PUBM dan Tata Ruang sebesar Rp1,53 triliun.

“Kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada perangkat daerah yang mencapai realisasi keuangan tertinggi. Di antaranya Satpol PP dengan realisasi keuangan 97,96 persen, kemudian Dinas Perindustrian dengan realiasi keuangan 96,82 persen dan Dinas Kehutanan dengan realiasi keuangan 95,92 persen,” ujarnya.

Sementara realisasi APBN yang dialokasikan di Sumsel dan mengenai realiasi DAK Fisik yang dilaksanakan perangkat daerah Provinsi Sumsel, pada Triwulan IV tahun anggaran 2021 sebesar 88,63 persen untuk realisasi keuangan dan 99,38 persen untuk realisasi fisik.

“Kami juga apresiasi tiga kabupaten yang realiasi keuangannya tertinggi untuk DAK Fisik. Pertama, OKU Selatan dengan realisasi keuangan 87,99 persen dan realisasi fisik 99,41 persen, kemudian disusul Empat Lawang dengan realisasi keuangan 97,44 persen dan realisasi fisik 99,72 persen, serta Lahat dengan realisasi keuangan 97,42 persen dan realisasi fisik 98,70 persen,” katanya.