Batanghari, Gatra.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi mengumpulkan hampir seluruh pegawai Inspektorat Daerah Batanghari guna mensosialisasikan aplikasi Siswaskeudes.

Pelaksana tugas Inspektur Daerah, Akmaluddin, S.H, CRP ketika    dikonfirmasi Gatra.com mengatakan, Siswaskeudes merupakan sistem pengawasan keuangan desa yang diciptakan tiga lembaga negara yakni; KPK, Kemendagri dan BPKP.

"Siswaskeudes fungsinya untuk aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten/Kota se-Indonesia, guna melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dikoneksikan dengan Siswaskeudes yang di input oleh masing-masing desa," kata Akmaluddin di kantor Bupati Batanghari, Rabu (16/3).

Selama ini APIP Inspektorat masih menggunakan sistem manual. Pegawai Inspektorat, kata Akmaluddin turun ke lapangan mengambil data secara manual. Lahirnya aplikasi ini bikin pegawai tak terlalu lama kelapangan dan semua sumber data bisa diperoleh dari Siswaskeudes.

"Kawan-kawan Inspektorat sudah bisa melihat desa mana paling urgensi untuk dilakukan cek fisik dan desa mana paling penting untuk dilakukan pemeriksaan," ujarnya. 

Launching aplikasi Siswaskeudes sudah berjalan dua tahun lalu. Hanya saja penerapan Siswaskeudes belum bisa dilakukan karena masih jadi pilot projects di daerah Jawa. 

"Tahun ini baru dimulai penerapan Siswaskeudes seluruh Indonesia," ucapnya. 

Menurut dia sosialisasi aplikasi Siswaskeudes sangat penting dilakukan bagi kawan-kawan Inspektorat. Aplikasi Siswaskeudes terbentuk karena beberapa faktor pendukung diantaranya, seluruh Inspektorat di Indonesia kekurangan SDM. 

"Kemudian sinergitas data Siswaskeudes tidak terintegrasi dengan baik antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi dan nasional. Sehingga pemerintah pusat mau menarik data tidak satu arah karena aplikasi masing-masing, masih pakai manual," katanya.

"Ada Siswaskeudes online ada offline. Makanya sekarang harus satu data supaya sama, sehingga data sekecil apapun bisa diketahui Presiden, hasil pengawasan seluruh Inspektorat," ucapnya.

Ia bilang kehadiran aplikasi Siswaskeudes lebih memudahkan Inspektorat melakukan pengawasan karena data sudah ada semua di aplikasi. Seluruh pegawai Inspektorat tak perlu lagi khawatir adanya perbedaan data antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya.

"Sosialisasi berlangsung selama tiga hari. Pesertanya terdiri dari para auditor, PPUPD dan pejabat struktural Inspektorat Daerah Batanghari," katanya.