Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tingkat inflasi Indonesia tergolong sangat rendah bila dibandingkan dengan dengan banyak negara, baik negara maju dan berkembang.

“Tahun lalu, kita mengalami inflasi yang relatif sangat ringan di 1,6 persen. Januari dan Februari kami memiliki sedikit peningkatan di atas 2 persen. Jika dibandingkan dengan banyak negara maju atau bahkan negara berkembang lainnya, tingkat inflasi ini masih tergolong sangat rendah,” kata Menkeu secara daring dalam acara Bloomberg Asean Business Summit, pada Rabu (16/3).

Kendati demikian, Menkeu menekankan bahwa Indonesia akan senantiasa sangat berhati-hati dengan harga komoditas global dan gangguan pasokan.

“Itu bisa dilihat dari banyaknya tingkat inflasi negara maju dan beberapa negara berkembang yang sudah meningkat cukup signifikan dan itu pasti akan berdampak,” ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan respon terhadap kebijakan moneter di banyak negara maju dalam hal pengetatan dan peningkatan inflasi akan mempengaruhi daya beli, sehingga akan mempengaruhi pemulihan yang didorong oleh konsumsi.

Menurut Menkeu, kedua efek tersebut perlu direspon dan diantisipasi. Bagi Indonesia, sebagian kenaikan harga komoditas ini belum ditransmisikan ke harga konsumen karena kebijakan harga yang diatur oleh pemerintah.

“Harga pangan kita yang relatif stabil, seperti beras yang dalam dua tahun terakhir sangat diuntungkan dengan hujan yang terus menerus dan itu juga menjadi penyangga bagi kita,” kata Menkeu.

Selain itu, pemerintah turut mewaspadai harga pangan lainnya, termasuk minyak goreng, kedelai, dan gandum karena konflik Rusia-Ukraina akan berdampak signifikan bagi beberapa komoditas di Indonesia.

“Kami sudah membuat kalkulasi yang tentunya memberikan tekanan pada harga ini terhadap inflasi dalam beberapa bulan ke depan. Apalagi untuk Indonesia, karena kita mengantisipasi Ramadan dan Idul Fitri yang akan terjadi dalam dua bulan ke depan. Jadi, harga komoditas yang bersifat musiman pasti akan berimplikasi pada proses pemulihan ekonomi di Indonesia,” ujar Menkeu.

Degan kondisi tersebut, pemerintah akan terus memonitor dinamika ekonomi dan volatilitas harga komoditas, serta menyusun analisis risiko ekonomi dan fiskal atas berbagai skenario untuk merumuskan langkah antisipasi.

Menkeu meyakinkan bahwa kebijakan pemerintah akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional, melindungi daya beli masyarakat serta menjaga keberlanjutan pemulihan sektor usaha dan keberlanjutan fiskal.

“Pemerintah akan menggunakan berbagai tools, baik fiskal moneter maupun bahkan intervensi di pasar, agar kami dapat terlebih dahulu memastikan bahwa proses pemulihan akan terus berlanjut,” kata Menkeu.

Pemerintah turut akan melakukan mitigasi terhadap dampak peningkatan harga komoditas ekstrim, serta memastikan ketersediaan barang dan jasa saat permintaan membaik seiring dengan pemulihan ekonomi selepas pandemi.

“Jadi, kami akan menggunakan semua alat agar kami dapat menavigasi situasi yang sangat menantang ini dari pandemi yang belum berakhir, serta risiko geopolitik baru,” ujar Menkeu.