Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo telah mengubah target realisasi investasi pada tahun 2022 menjadi Rp1.200 triliun. Sebelumnya, target ini hanya berada di angka Rp900 triliun pada 2021.

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno mengaku optimistis bisa mencapai target yang ditetapkan Jokowiitu. Optimismenya ini dilandasi kehadiran momentum Presidensi G20 Indonesia.

“G20 Indonesia 2022 ini, diharapkan dapat berkontribusi untuk pencapaian target realisasi tersebut. Kami optimis bahwa target ini, bisa tercapai sebagaimana juga telah dicapai target realisasi administrasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp900 triliun,” katanya dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat (FMB9) di Jakarta, Senin (21/3).

Menurutnya, untuk mencapai target ini, dibutuhkan beberapa strategi yang harus diambil pemerintah. Pertama, meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda).

“Khusus untuk pemda, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa BKPM telah merencanakan untuk mencapai target Rp1.200 triliun tersebut dengan dibagi menjadi empat wilayah. Wilayah I mencakup Sumatera, Wilayah II mencakup DKI Jakarta dan Kalimantan, Wilayah III mencakup Jawa Barat dan Sulawesi, dan Wilayah IV mencakup Jawa Timur hingga Papua.

Strategi kedua, lanjutnya, membuat daftar 100 besar investasi di masing-masing provinsi. Daftar ini diharapkan mampu memfasilitasi perusahaan-perusahaan besar, baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). BKPM juga siap memberikan bantuan dan solusi apabila ada hambatan.

Ketiga, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Investasi oleh Presiden Jokowi. “Memang dengan adanya Satgas Investasi ini tujuannya untuk menangani hal-hal yang biasanya untuk investasi besar,” jelasnya.

Satgas itu akan diketuai langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan Wakapolri. “Jadi kalau ada hambatan investasi, segera dilakukan upaya untuk penyelesaiannya,” kata Riyatno.