Jakarta, Gatra.com - Korupsi yang tinggi di daerah selain karena nafsu kekuasaan, tetapi juga karena biaya politik yang tinggi. Membengkaknya biaya politik kemudian mendorong kandidat untuk mencari sumber pendanaan lain, termasuk dari hasil korupsi.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Talkshow 2 Dekade Rezim Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) bertema “Sinergi Membangun Negeri: Mencegah Kriminal Menguasai Negeri,” yang diadakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara daring dan luring, Selasa (22/03/2022).

“Dengan kontestasi Pilkada yang berbiaya tinggi, setelah terpilih pejabat akan memikirkan untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan selama pemilihan. Modal tersebut tidak cukup hanya diperoleh dari gaji resmi saja, sehingga ia melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk menutup modalnya,” kata Ghufron.

Ghufron menjelaskan bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat terpilih untuk mengembalikan modalnya, seperti jual-beli perizinan, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, hingga jual-beli izin konsesi sumber daya alam.

“Selain untuk mengembalikan modal, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat juga seringkali dilakukan demi merawat konstituen (pemilih). Pejabat menyiapkan modal untuk biaya pemilihan periode kedua masa jabatannya,” ujar Ghufron.

Atas hal itu, KPK terus berupaya mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan dalam kontestasi Pilkada, salah satunya dengan menyusun pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Sehingga, Parpol dapat mengimplementasikan langkah-langkah dan strategi antikorupsi pada kadernya yang akan menjabat sebagai kepala daerah.

“Selain kepada Parpol, KPK juga berupaya menanamkan nilai integritas dalam penyelenggaraan Pemilu kepada penyelenggara dan pemilih Pemilu melalui program integritas pemimpin dan integritas pemilih. Sehingga untuk mencegah praktik money politic, kita minta komitmen semua pihak,” imbuh Ghufron.