Serang, Gatra.com - Tak lama berselang setelah menyampaikan Policy Brief untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kepada BAPPEDA Banten, Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Selasa (22/3). 

Lima orang perwakilan yang dimotori Koordinator Presidium KMSB, Uday Suhada, diterima langsung oleh Kajati Banten Leonard Eben Simanjuntak yang menggantikan Reda Mantovani, bersama Asintel Kejati, Muttaqin Harahap dan Kasipenkum, Ivan Siahaan.. Dalam diskusi itu KMSB menyampaikan support bagi Kajati dan jajarannya dalam menegakkan hukum di bumi Banten.

"Maklumat pak Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Intelijen dan pak Kajati Banten harus kita support bersama. Bahwa mereka menegaskan agar jajarannya tidak bermain proyek APBN, APBD maupun BUMN dan BUMD serta tidak main-main dalam menangani perkara," ujar Uday dalam rilis yang diterima Gatra.com.

Karena itu menurut Uday, KMSB akan terus membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum, untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu sampai tuntas. "Kami juga mendorong pak Leo dan jajarannya untuk menuntaskan beberapa kasus yang ditangani Kejati Banten agar memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya, baik sepeninggal pak Asep dan pak Reda." beber Uday, bersama komponen KMSB lainnya, Desti Eka Putri Sari dari Aisyiyah Banten yang juga CEO Bank Sampah Digital, Muslih Amin dari Masyarakat Madani Banten, Angga Andrias dari Pattiro Banten dan A. Basori dari Guludug Tipi.

Ditanya kasus apa saja yang didorong, Uday yang juga menjabat Direktur Eksekutif ALIPP menuturkan ada beberapa, diantaranya kasus hibah pondok pesantren (ponpes) 2018 dan 2020 yang jelas terungkap dalam kesaksian di pengadilan Tipikor. “Di mana ada beberapa pihak yang harus turut bertanggung jawab, baik pejabat di Pemprov Banten maupun FSPP sebagai penerima sekaligus penyalur dananya. Apalagi hasil audit independen disebutkan bahwa pada hibah ponpes 2018, kategorinya total lost,” jelasnya.

Ada lagi, sambung Uday, terkait kasus pengadaan masker, lalu kasus pengadaan lahan Samsat di Malingping. Seperti diketahui, bahwa kasus korupsi di Banten begitu banyak mencuat. Mulai dari kasus korupsi hibah ponpes, pengadaan lahan Samsat Malingping Bapenda, pengadaan masker Dinkes, pengadaan komputer UNBK Dindik, juga ada biaya penunjang operasional Gubernur dan Wagub, termasuk dana publikasi Setwan Banten 2015.

Terkait kasus yang terakhir, di mana Kejati telah menghentikan proses penyelidikan, "Semua orang bisa membaca pasal 4 UU Tipikor," cetus Uday.

Adapun perkara yang terdakwanya tunggal, Uday menegaskan bahwa itu sangat janggal. "Di belahan bumi manapun, teorinya, tidak ada perkara korupsi yang pelakunya tunggal. Dan itu dikuatkan oleh Kajati sebelumnya, pak Reda," kata Uday.

Sementara Asintel Kejati, Muttaqien Harahap menyampaikan terima kasih atas kunjungan KMSB untuk mendukung Kejati Banten dalam menegakkan hukum. "Saya baru dua hari bekerja full di sini. Sambil beradaptasi, tapi ritme kerja harus tetap stabil. Apa yang disampaikan teman-teman KMSB akan disampaikan ke pak Kajati. Dalam penegakan hukum, prinsip dasarnya kita tidak boleh mendzolimi orang yang tidak bersalah," kata Muttaqien.

Sedangkan Kasipenkum, Ivan Siahaan menambahkan bahwa peran masyarakat sipil sangat dibutuhkan. "Karena itu kami juga meminta kepada KMSB untuk secara aktif turut memberikan informasi jika ada data atau informasi terkait adanya oknum atau pihak yang mengatasnamakan Kejati bermain proyek di lingkungan Pemda," imbuh Ivan.