Home Info KEMNAKER Tinjau BLK, Wapres Ungkap Persoalan Ketenagakerjaan

Tinjau BLK, Wapres Ungkap Persoalan Ketenagakerjaan

74

Bandung Barat, Gatra.com - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'aruf Amin, mengungkapkan, persoalan ketenagakerjaan menjadi isu sentral yang mengemuka serta memerlukan langkah penting di dalam penanganannya. Terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19 maupun faktor global lainnya.

Adanya bonus demografi dapat membawa Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat pendapatan tinggi. Tenaga kerja terampil dengan tingkat produktivitas tinggi menjadi kunci penggerak sektor industri potensial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Pembangunan SDM unggul dan tenaga kerja terampil ini bersinggungan erat dengan dunia pendidikan dan pelatihan," kata Wapres Ma'aruf Amin yang didampingi Menaker Ida Fauziyah; Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzanul Ulum; dan Plt. Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan, ketika melakukan peninjauan ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kementerian Ketenagakerjaan di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/3/2022).

Dalam kunjungan tersebut, Wapres Ma'aruf Amin menjelaskan, pelatihan vokasi merupakan bentuk implementasi bagi dunia kerja yang berpengaruh pada peningkatan kualitas tenaga kerja.

"Melalui program vokasi yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) diharapkan akan mencetak tenaga kerja dengan keterampilan praktis dan siap kerja di berbagai industri," ucap Ma'aruf Amin.

Ma'aruf Amin menginginkan, ke depan BLK diharapkan menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan global.Solusi link and match permasalahan ketenagakerjaan agar terus di prioritaskan.

"Dibutuhkan langkah konkrit untuk menjembatani pencari kerja dengan permintaan pasar kerja dalam proses yang terpadu untuk membangun integrasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja secara efektif dan efisien," lanjutnya.

Wapres menilai, keberadaan BLK perlu terus diperluas, Kementerian Ketenagakerjaan agar mempercepat transformasi BLK dengan membangun BLK UPTP di tiap provinsi. "Sehingga pembinaan serta pelatihan berjenjang dapat dilakukan pada pada BLK UPTD dan BLK Komunitas binaannya," ungkapnya.

COMMENTS

LEAVE A COMMENTS