Jakarta, Gatra.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyampaikan bahwa DPR kali ini lebih banyak memprioritaskan kepentingan pemerintah dan partai politik (parpol) ketimbang kepentingan rakyat.

“DPR kita ini lembaga yang penuh ironi. Sebagai wakil rakyat mereka tak menunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat karena saat bersamaan mereka lebih menunjukkan diri mereka sebagai wakil partai politik,” ujar Lucius Karus dalam sebuah webinar, Kamis (24/3).

Lucius juga menyoroti fungsi legislasi DPR di beberapa waktu terakhir. Menurutnya, DPR saat ini kerap kali menyampingkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang benar-benar diinginkan oleh publik.

“Yang menjadi prioritas DPR itu justru RUU-RUU yang di dua tahun terakhir ini merupakan RUU prioritas pemerintah. Saking ingin melayani pemerintah itu RUU seberat apa pun itu bisa dikerjakan DPR dalam waktu yang luar biasa cepat,” ujar Lucius.

RUU yang dimaksud Lucius dan telah disahkan yakni UU Cipta Kerja (Ciptaker) dan UU Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mencatat UU Ciptaker hanya menghabiskan waktu pembahasan delapan bulan atau tiga masa sidang saja. Sementara pembahasan UU IKN hanya memakan waktu kurang dari dua bulan.

Sementara di sisi lain, RUU yang benar-benar dibutuhkan masyarakat masih mandek. Misalnya, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan revisi UU ITE.

“Belum terlihat ada satu pun RUU di mana DPR sedang menampilkan diri sebagai wakil rakyat dengan segera mengesahkan RUU yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat,” jelas Lucius.