Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani setiap perkara korupsi tidak memandang latar belakang sosial politik pelakunya namun murni penegakan hukum semata.

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, menanggapi pernyataan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani soal KPK menjadi alat politik menekan oposisi.

“Termasuk ketika tim penyidik melakukan pemanggilan terhadap para saksi dalam perkara ini tentu tidak ada tujuan lain melainkan karena kebutuhan proses penyidikan perkara dimaksud,” kata Ali, Rabu (30/3).

“Sehingga siapapun yang dipanggil sebagai saksi maka berkewajiban hadir memenuhi panggilan tersebut karena hal itu merupakan bagian ketaatan terhadap proses hukum,” imbuhnya.

Pada hari Senin (28/3) kemarin Tim Penyidik KPK sedianya menjadwalkan pemanggilan terhadap saksi Andi Arief selaku Wakil Sekjen Partai Demokrat namun yang bersangkutan tidak hadir.

Sementara hari ini, KPK juga mengagendakan pemeriksaan saksi Deputi II BPOKK Partai Demokrat Jemy Setiawan untuk tersangka Abdul Gafur Mas’ud terkait dugaan korupsi kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.