Home Nasional Civil Society Forum 2022, AS Dukung Indonesia Memajukan Demokrasi Inklusif

Civil Society Forum 2022, AS Dukung Indonesia Memajukan Demokrasi Inklusif

Jakarta, Gatra.com — Sebanyak lebih dari 350 pakar dan perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari seluruh Indonesia berkumpul secara daring dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) yang ketiga pada Rabu (30/3). ICSF kali ini membahas tantangan bersama, saling share rapor keberhasilan, serta menjajaki inisiatif baru yang mendukung toleransi dan inklusi sosial.

“Organisasi masyarakat sipil telah membuktikan perannya yang berharga dan menyuarakan kepentingan warga, dan dengan belajar dari satu sama lain, OMS dapat membawa kemajuan yang lebih besar lagi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) William Slater.

William menyebut, sikap intoleransi tidak dapat ditangani oleh lembaga pemerintah saja. Perlu kerja sama yang kuat antara warga dan masyarakat sipil untuk membudayakan nilai-nilai demokrasi, inklusif, dan toleran.

“Pemerintah AS antusias dapat berkontribusi dalam forum yang membudayakan toleransi, akuntabilitas, transparansi dan hak-hak demokrasi, yang sangat penting untuk melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan keberagaman agama, etnis, dan budaya Indonesia,” ujarnya.

Forum dua hari itu dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, dan Pelaksana Tugas Direktur USAID Indonesia William Slater.

Forum mempertemukan pegiat masyarakat sipil, nasional dan daerah, serta perwakilan pemerintah untuk berjejaring serta mengumpulkan wawasan dan perspektif tentang kesehatan demokrasi dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Para peserta membahas tentang meningkatnya tantangan terhadap kebebasan berserikat dan berekspresi serta menyepakati bahwa organisasi masyarakat sipil harus dipimpin oleh generasi baru yang mahir dalam bidang komunikasi dan media sosial.

Sejak 1998, Indonesia telah merasakan era demokrasi yang dinamis. Namun, beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kemajuan yang lebih lambat dalam menerapkan prinsip- prinsip demokrasi. OMS Indonesia telah berkontribusi dan mendapat manfaat dari pencapaian demokrasi, serta mendukung demokrasi dan otonomi daerah. Para peserta forum membahas apa yang dapat dilakukan masyarakat sipil dan OMS dalam membangun demokrasi yang lebih kuat.

“Pemerintah punya keterbatasan dalam menuntaskan pemberdayaan politik. Perlu pemberdayaan yang masif untuk membekali masyarakat dengan pemahaman dan pengetahuan (tentang keberagaman),” ucap Menko PMK Muhadjir Effendy.

OMS diketahui memiliki peran penting yang fokus pada kemajuan demokrasi di indonesia. Kemendagri mencatat lebih dari 430.000 OMS. “Dapat kita bayangkan begitu besarnya potensi Ormas dalam berkolaborasi mewujudkan demokrasi yang inklusif dan efektif,” Muhadjir menambahkan.

361