Jakarta, Gatra.com – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak henti-hentinya menebar teror. Terakhir, KKB pimpinan Egianus Kogoya melancarkan serangan ke wilayah Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu, 26 Maret 2022. Penyerangan tersebut mengakibatkan 2 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mupe Marinir gugur, serta delapan lainnya terluka.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta menyebut, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap meningkatnya eskalasi konflik di Papua. Ia mengatakan, kejadian penyerangan KKB semakin sering dalam tiga bulan terakhir.
“Dengan kejadian yang baru ini, sejak awal tahun 2022 sudah ada 5 anggota TNI dan 8 warga sipil tewas akibat serangan KKB. Kejadian teror KKB semakin sering terjadi bahkan dengan menggunakan persenjataan yang lebih kuat,” ujar Sukamta dalam keterangannya kepada Gatra.com.
Ia menyebut, ada indikasi KKB mengalami peningkatan kemampuan tempur dan logistik persenjataan. Politisi PKS itu meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua yang berfokus pada peningkatan sistem keamanan bagi aparat dan warga sipil.
Tak hanya itu, Sukamta memyebut, perlu formulasi strategi yang tepat untuk melemahkan kekuata KKB dan pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik di Papua. “Harus ada peningkatan kerja tim intelijen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang. Penanganan KKB tentu tidak sama dengan cara mengatasi GAM di Aceh atau teroris oleh Densus 88,” katanya.
Kompleksitas persoalan, lanjut Sukamta, menjadi tantangan dalam menyelesaikan “benang kusut” di Papua. Ia mengatakan, aparat keamanan bertindak berdasarkan strategi pendekatan yang dirumuskan pemerintah. Kemenko Polhukam bersama TNI, Polri, dan BIN perlu berkoordinasi guna mengevaluasi strategi keamanan di Papua, agar tidak terjadi penambahan korban dari unsur TNI/Polri dan warga sipil.
“Ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas,” ujarnya.
Sukamta memandang Pemerintah terkesan setengah hati dalam memberikan perhatian kepada Papua. Dalam pembangunan infrastruktur kelihatan jor-joran, namun dalam soal Papua: otonomi khusus, kebijakan keamaman, penyelesaian kasus HAM, terkesan berjalan setengah-setengah dan tidak tuntas.
Selain itu, legislator Dapil Yogyakarta itu mendorong agar pemerintah menjadikan Papua sebagai isu utama. “Persoalan Papua ini sudah terlalu lama. Mestinya ada perhatian yang lebih serius dan tuntas agar persoalan di Papua bisa segera diselesaikan. Jangan hanya asyik urusi pemindahan ibukota negara,” kritiknya.
Diketahui, teror KKB yang meningkat Papua tidak menyurutkan langkah aparat keamanan untuk membasmi kelompok separatis teroris tersebut. Teranyar, Toni Tabuni (24), salah seorang anggota KKB pimpinan Ndeotadi di Nabire, Papua, ditembak mati karena melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan. Toni Tabuni disinyalir terlibat dalam kasus penembakan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.
“Toni Tabuni juga terlibat dalam aksi penembakan terhadap Kabinda Papua,” kata Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Rabu (30/3).
Kamal memastikan wilayah Papua aman di tengah situasi konflik yang memanas. Aparat menurutnya terus meningkatkan kesiapsiagaan mengawal keamanan warga sipil. “Secara umum aman dan kondusif. Namun, ada beberapa daerah di Pegunungan Tengah selalu terjadi kekerasan oleh KKB baik kepada TNI/Polri maupun masyarakat,” singkat Kamal ketika dihubungi Gatra.com.
Dirinya menyebut, pihaknya tidak terhalang dengan provokasi dan aksi kekerasan yang dilakukan KKB. Aparat terus menjalankan Operasi Damai Cartenz ke masyarat melalui kegiatan preemptif, preventif dan penegakan hukum. “Penegakan hukum ini dilaksanakan manakala ada gangguan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), giat preemptif kita lakukan melalui program Binmas (Pembinaan Masyarakat) Noken,” katanya.
Binmas Noken—merujuk pada tas tradisional masyarakat Papua—memiliki misi untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua. Pendekatan bersifat kemanusiaan ini dilakukan di sejumlah wilayah, terutama Pegunungan Tengah Papua. “Polri bekerja berdasarkan atas undang-undang dan kebijakan perintah, bagaimana masyarakat merasa aman, damai dan sejahtera,” pungkas Kamal.
